Warga Babo Raya di Teluk Bintuni Desak Pempus Mekarkan Wilayahnya

BABO, KT– Ribuan warga di 7 distrik wilayah Babo Raya Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, mendesak Pemerintah Pusat (pempus) dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk segera menyetujui usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Babo Raya.

Pernyataan itu disampaikan oleh para Pengurus Forum Pemuda Adat Risaturi (Kuri, Wamesa, Irarutu, Sumuri) Peduli Pemekaran Kabupaten Babo, kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).

“Kami akan terus memperjuangkan agar DOB Babo Raya pun harus masuk dalam usulan pemekaran di tahun ini. Jangan hanya DOB Moskona saja untuk wilayah Teluk Bintuni, karena kami juga telah siap untuk dimekarkan,” tegas Sekretaris Forum, Zainal Abidin Naury dalam konferensi persnya.

Dia mengatakan, dalam DOB Babo Raya meliputi 7 distrik yakni Distrik Sumuri, Aroba, Babo, Kaitaro, Fafurwar, Kuri dan Distrik Wamesa, telah menyatakan sikap untuk memisahkan diri dari Kabupaten Teluk Bintuni.

“Latar belakang rencana pemekaran ini lebih didasari atas kesiapan infrastruktur dasar yang kami miliki saat ini. Di wilayah Babo Raya, telah ada dua perusahaan raksasa yang selama ini memberikan dukungan besarnya PAD untuk Bintuni, yakni BP Tangguh dan Genting Oil. Nanti besok akan ada lagi yakni Petro Kimia. Kami tidak ingin hanya jadi penonton saja. Kami sangat berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR RI Dapil Papua Barat, bisa memperjuangkan hak kami untuk menjadi tuan di negeri kami sendiri,” tegasnya.

Dia mengatakan, Kabupaten Teluk Bintuni yang sudah dimekarkan sejak tahun 2003 lalu, sudah saatnya memekarkan wilayah distrik lainnya di 27 distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini, agar dapat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini dengan adanya kebijakan daerah otonomi baru.

“Kami akan sampaikan surat resmi ke DPR RI dalam waktu dekat. Kita berharap, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bisa menerima usulan DOB Babo Raya. Jika memang ke depannya diperlukan sejumlah persyaratan, kami juga akan siap untuk memenuhinya,” tegas Naury lagi.

Sementara itu, Tokoh Pemuda lainnya Fauzan Fimbay dan Abdilah Fimbay dalam keterangan mereka juga menyeruhkan adanya sikap peduli dari seluruh pemangku kepentingan di pusat, baik itu Kementerian Dalam Negeri, DPR dan DPD RI termasuk juga pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

“Infrastruktur dasar kami telah siap. Pelabuhan Laut dan Bandara telah memenuhi standar yang layak untuk mendukung upaya pemekaran ini,” tegas Abdilah Fimbay.

Dia juga mengatakan, dengan letak geografis yang stretegis telah mendukung Babo Raya menjadi sebuah daerah otonomi baru, baik itu dari sisi kependudukan, kemampuan ekonomi dan potensi keuangan daerah, sosial budaya dan politik, pertahanan dan keamanan, termasuk juga tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan di wilayah ini.

“Kami sangat berharap agar ada respon baik yang dapat diterima oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan komunikasi dengan Kantor Sekretariat Kepresidenan, untuk menyampaikan hal yang sama,” tegas Fauzan Fimbay.

Dia menambahkan, gejolak yang terjadi pekan lalu dengan pemblokiran Pelabuhan Laut Babo, adalah bagian dari sikap protes kami kepada Pemerintah Pusat, agar segera memberikan jawaban terkait dengan permasalahan ini.

“Jangan hanya DOB Moskona saja, tetapi kami juga telah siap untuk dimekarkan. Sudah selama 20 tahun kami telah support pembangunan di Teluk Bintuni dan Papua Barat!” tegasnya lagi.(ANI-R1)