Permudah Akses Belanja, Pemda Sediakan Platform Baru
KAIMANA, KT– Untuk mempermudah akses belanja barang dan jasa bagi OPD dan pelaku usaha, Pemda menyediakan platform baru untuk kepentingan ini.
Olehnya, sebelum platform baru tersebut diberlakukan, Pemda melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Setda Kaimana menggelar pelatihan penyusunan katalog elektronik lokal.
Kegiatan yang dilakukan di Hotel Grand Papua, Rabu (26/11) mengikutsertakan semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa baik pengguna anggaran, PPK, ataupun pejabat pengadaan.
“Metode pemilihan pengadaan barang jasa ini adalah pilihan utama kita diwajibkan menggunakan e-purchasing, belanja secara online melalui katalog ini,” jelas Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa, Yosep Kamakaula ketika dikonfirmasi wartawan usai kegiatan.
Meski demikian, kondisi ketersediaan penyedia di etalase atau kategori saat ini belum ada sama sekali, yang artinya tidak ada produk yang dijual.
Dikatakan, pengadaan barang dan jasa melalui purchasing di tahun 2024 hanya sekitar 30 persen yang digunakan.
“Jadi ada sekitar 136 miliar dari 462 miliar untuk pengadaan barang dan jasa melalui purchasing di tahun lalu dan hanya sekitar 30 persenan yang digunakan seperti sektor obat, alat kesehatan, sama pekerjaan konstruksi,” terangnya.
Dia menambahkan, jika kalau mengacu pada visi misi kepala daerah, pihaknya berkeinginan untuk mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan kooperasi ini, bisa menayangkan ataupun mencantumkan produknya di e-katalog.
“Hal ini memudahkan, supaya para OPD jika ingin berbelanja, tidak perlu mencari di penyedia jasa lainnya. Cukup di e-katalog saja, dan itu wajib. Kecuali volume barangnya terbatas barulah bisa memilih penyedia jasa lain,” jelasnya lagi.
Terkait dengan pengadaan melalui e-katalog, kata dia, hal itu lebih cepat, akurat dan juga tercatat sehingga semua transparan.
Sedangkan bagi pelaku usaha, melalui kegiatan ini, tentu membuat mereka merasa terbantu atau difasilitasi oleh Pemda.
Dia sangat berharap agar usai dari kegiatan ini, para pelaku usaha mikro, kecil dan kooperasi dapat mencantumkan produk mereka lebih banyak di platform yang sudah disediakan, termasuk pihak pimpinan daerah sebisa mungkin memberdayakan mereka untuk belanja barang langsung di e-katalog.(KHR-R1)
