Konsultasi Publik RPJMD, Bupati Hasan ; Kolaborasi untuk Kemajuan Kaimana
KAIMANA, KT – Konsultasi Publik tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana mulai dibahas bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Kegiatan yang diprakarsai Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaimana ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Kaimana, Hasan Achmad di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (26/5/25).
Dibawah tema utama mewujudkan Kaimana yang tertib, maju, sejahtera, adil dan berkelanjutan, Bupati Hasan Achmad dalam sambutannya menyampaikan konsultasi publik RPJMD ini dimaksudkan untuk menerima masukan dari berbagai kepentingan yang terkait dengan penyiapan dokumen rencana pembangunan jangka menengah.
“Selain dari pada itu juga di harapkan masukan dari Bapak-Ibu Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Dandim serta kolaborasi bersama untuk memajukan Kaimana selama 5 tahun ke depan,” ujar Bupati.
Mengetahui bahwa misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah mewujudkan Kaimana yang tertib, maju, sejahtera, adil dan berkelanjutan.
Maka Misinya mempunyai kekuatan besar dalam mendorong upaya untuk menciptakan terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam penyelenggaraan pembangunan itu sendiri.
Hasan sampaikan bahwa Misi itulah yang nanti akan menentukan arah dan memberi kekuatan yang besar untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sendiri.
Ia tuturkan bahwa Konsep pembangunan menempatkan persyarat pertama dari pembangunan itu adalah keamanan dan ketertiban.
Bahasa kaimana yang aman dan tertib ini tidak lain dimaksudkan untuk memberi petujuk arah bagi kita semua bahwa
Tindakan kita semua menjadikan Kaimana yang aman dan tertib sebagai tujuan kita.
“Tertib dalam arti kita menjadikan sikap dan perilaku kita semua itu adalah selaras dengan norma-norma hukum positif, norma agama dan norma adat” terang orang nomor satu di Kaimana itu.
Lanjutnya bahwa hal lain yang diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif sehingga memungkinkan percepatan pembangunan itu dapat bergulir untuk mencapai tujuan yang diperlukan yaitu berangkat dari visi dan misi Bupati dan wakil bupati.
Visi yang dipersiapkan ini tidak lepas dari visi dari Presiden dan Gubernur sehingga
Penyelarasan antara visi pemerintah kabupaten dengan visi provisi dan visi nasional sejalan.
Dengan demikian pembangunan bisa berjalan dengan aman, baik dan normal.(JRTC-R1)
