Evaluasi Dana Otsus dan Data OAP, MRPB Kunker ke Kaimana
KAIMANA, KT – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Kaimana.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pokja Adat, Ismail Watora, saat ditemui sejumlah awak Media Kaimana di Kantor Bappeda Kaimana, Rabu, (6/7/25).
Dalam kunjungan kerja timnya ke Kaimana, dia lebih lanjut menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Kaimana dalam rangka melaksanakan fungsi kontrol terkait dengan penggunaan dana Otonomi Khusus.
Ditanya soal apa saja yang diperoleh pihaknya dalam evaluasi tersebut, namun Ismail tidak menjelaskan secara lebih detail berkaitan dengan temuan tersebut. Dirinya lebih menekankan pada kuota anggaran yang masih minim, ditambah dengan PAD Kabupaten Kaimana yang masih terbilang rendah.
“Tentu hal tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan dana Otsus, namun kami hanya ingin mengumpulkan informasi yang akan kami gunakan sebagai data, sebagaimana akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Dikatakan, data dan informasi yang diperoleh tersebut akan menjadi perhatian, agar penggunaan dana OTSUS atau pembagian dana OTSUS itu bisa ditingkatkan dan bisa diberdayakan lebih baik lagi.
“Kami melaksanakan hak sebagai anggota MRPB yang tertuang pada Pasal 21, Undang-Undang nomor 21, Junto No. 2, yaitu menyangkut dengan meminta keterangan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota terkait penggunaan dana OTSUS terhadap pemberdayaan orang asli Papua yang ada di tanah Papua,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan jika dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa masukan dan usulan dari BAPPEDA Kaimana untuk diperjuangkan di tingkat Propinsi.
Hal senada pun disampaikan Sekretaris Pokja Adat, Samuel Aboda.
Dalam penjelasannya, Aboda menyebutkan, tugas dan fungsi pihaknya berkaitan dengan pendataan orang asli Papua.
“Tadi kami sudah sama-sama membahas dan melihat apa kesiapan-kesiapan terkait dengan mekanisme yang ada, namun masih ada banyak kekurangan. Namun berkaitan dengan hal ini nanti bukan menjadi satu halangan tapi kami akan tetap berkolaborasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini di Dukcapil, DPRD dan Bupati,” Jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan sama-sama menindaklanjuti pendataan orang asli Papua guna mendapat kebutuhan sesuai dengan tujuan dari pada pendataan orang Asli Papua.
Dia menjelaskan, berkaitan dengan data yang sudah diperoleh dapat menjadi data dan bahan evaluasi ketika pihaknya kembali ke provinsi nanti.
“Kami akan lebih ketat lagi untuk bisa melihat bersama tentang penggunaan-penggunaan dana otonomi Khusus demi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat Asli Papua,” tutupnya.
Sekedar diketahui, para Anggota MRPB yang hadir dalam pertemuan bersama BAPPEDA Kaimana tersebut diantaranya Martina Sawi utusan dari Pokja perempuan, Fransina Priskila Hindom, Sos. Wakil Ketua ll, Ismael I. watora Wakil Ketua Pokja Adat, dan Samuel Aboda Sekretaris Pokja Adat.(JRTC-R1)
