GMKI Kaimana Sikapi Kondisi NKRI, Ini Pernyataannya!
KAIMANA, KT – Mengamati Kondisi NKRI yang kurang stabil akhir-akhir ini, bahkan sampai terjadi aksi disetiap daerah, menarik perharian Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Kaimana.
Sebagaimana Press rilis yang diterima media ini pada Rabu, (3/9/25) Ketua GMKI Cabang Kaimana Andrialen Soplanit akhirnya angkat bicara.
Andrialen menjelaskan bahwa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebagai organisasi pelayanan dan pengkaderan GMKI mengabdi bagi keutuhan Gereja dan Bangsa Indonesia. Dengan semangat Oikumenisme dan Nasionalisme GMKI hadir sebagai Gereja yang tersamar dan jiwa petnotisme yang berdiri bersamma-sama dengan warga masyarakat dan orang yang termarjinalkan.
“Sebagai bentuk semangat dan komitmen GMKI terhadap tiga medan (tri matra) pelayanan Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyrakat maka sudah barang tentu kita peka dan merasa bertanggungjawab atas setip masalah-masalah masyarakat dan keumatan yang terus tejadi hingga dewasa ini. Kehadiran GMKI sebagai manifestasi kasih Alah kepada dunia dan umatnya yang terus bertumbuh dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang begitu kompleks dengan tuntutan zaman” jelasnya.
Lanjut Andre bahwa Sejalan dengan visinya, yaitu “Mewujudkan Perdamaian, Kesejahteraan, Kebenaran Keutuhan Ciptaan, dan Demokrasi di Indonesia berdasarkan Kasih” , GMKI secara konsisten melakukan aksi-aksi sosial dan refleksi sebagai bentuk respon untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
Ia mengatakan bahwa Kondisi perubahan sosial yang terjadi begitu cepat menjadi determinan penting bagi GMKI dalam menyesuaikan aksi-aksi sosial kemasyarakatan serta orientasi gerakannya. Sampai tahun 2025, persoalan sosial kemasyarakatan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan kerap kali mengabaikan suara dan nasib masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagi institus yang secara konstitusional berpaan sebagah wakil rakyat, justru sering melahirkan produk lepas yang menuai kritik dan penolakan dari masyarakat. Undang-undang yang dihasilkan diniai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan Kepastian Hukum bahkan terkesan melanggengkan kekuasaan dan mempersempit ruang demokrasi.
“ selain itu Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif juga sebagai penyelenggara proses pemerintahan negara melakukan Kebijakan-lebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Malah sebaliknya, pemerintah melakukan program dan kebijakan yang menciderai hak kelompok masyarakat serta merusak alam, bahkan berujung pada konsekuensi hukum/pidana terhadap warga masyarakat” ungkapnya.
Menurut Ketua GMKI Kaimana Kondisi Ini di perparah dengan penegakan hukum yang masih dianggap oleh masyarakat sebagai “tajam ke bawah, namun tumpul ke atas” . Aparat hukum dan lembaga peradilan belum sepenuhnya menjalankan funga kontrol yang independen terhadap kekuasaan. Baru ini salah satu Wakil Ketua Komisi DPR RI menyatakan “Seruan untuk bubarian DPR. DPR adalah orang tolol sedunia” . Beliau menyampakan bahwa proses pemerintah di Indonesia belum tentu berjalan baik jika DPR dibubarkan.
Lanjut dia bahwa Terjadi lagi tragedi pasca aksi, mobil Brimob menabrak seorang warga yang diketahui sebagai driver Ojol yang ikut aksi di depan gedung DPR. Korban terlihat terlindas oleh mobil rantis. Insiden ini menyebabkan kegaduhan, korban dilarikan ke Rumah Sakit dan terkonfirmasi meninggal dunia.
“Situasi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi dan etika dalam pengelolaan negera. GMKI sebagai bagian dari elemen kritis bangsa memandang pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, untuk terus mengawal demokrasi menegakkan keadilan, serta mendorong pembaruan sistem poltik dan hukum yang berpihak kepada rakyat” paparnya.
Ia melihat situasi kebangsaan hari ini yang memprihatinkan, oleh karena itu Pengurus Pusat GMKI melalui Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Kaimana menyampaikan pernyataan sikap; Mengecam tindakan Represi Oknum Polri yang tidak mampu mengawal jalannya aksi di gedung DPR RI.
Dengan demikian GMKI Kaimana Mendesak Kapolri bertanggungjawab dan menindak tegas Oknum Polisi yang telah lalai menjaga masa aksi hingga ada korban meninggal dunia. GMKI Kaimana menghimbau masyaralat tidak terpecah belah dalam melihat kondisi hari ini. GMKI Kaimana Mendesak Pemerintah dan DPR segara membatalkan Tunjangan Fentastis DPR RI Pusat. GMKI Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. GMKI Mendesak Anggota DPR lebih serius dalam menjalankan tugas-tugasnya.(JRTC-R1)
