Putra-Putri OAP Kaimana Desak Test CPNS Harus 100 Persen OAP
KAIMANA, KT- Putra-Putri Orang Asli Papua (OAP) Kaimana, Jumat (21/11/25) menyerukan aksi mendesak agar Dewan Adat Kaimana dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyetujui agar formasi test CPNS tahun 2021 yang baru dilaksanakan dilaksanakan tahun 2025 ini harus 100 persen Orang Asli Papua.
Aksi yang dilakukan oleh ratusan orang ini, mengambil garis star dari Pasar Krooy dan keliling Kota Kaimana serta finish di Kantor Dewan Adat Kaimana.
“Aksi ini kita lakukan dengan tujuan agar kita mendapatkan hak-hak kita sebagai anak adat, anak Papua yang di dalam Undang-Undang otonomi khusus (Otsus), yakni; hak politik, hak untuk mendapatkan kerja, hak untuk mendapatkan kesehatan gratis, berkeadilan, juga pendidikan gratis,” tegas Marsel Waryensi, usai aksi di Kantor Dewan Adat Kaimana.
Dikatakan, jika direfleksi kembali perjalanan bagaimana undang-undang harus berjalan dari 2001 sampai saat ini, selama ini Otsus tidak menyentuh masyarakat Papua.
“Olehnya hari ini, bertepatan dengan momentum memperingati Hari Otsus 21 November, kita semua berharap agar pemerintah kiranya mengimplementasikan apa yang tercover dalam undang-undang. Untuk itu, saya mengajak kita semua mari kita berjuang menyuarakan apa yang menjadi milik kita, sehingga kita berdiri tegak di atas Tanah kita sendiri,” tegasnya lagi.
Sementara itu, orator lainnya, Ester Tapnesa dalam orasinya menyuarakan kalau kehadiran Otsus saat ini bukan hanya OAP sendiri yang rasakan, tetapi non OAP juga menikmati hadirnya Otsus di atas Tanah ini.
“Kenapa di Papua harus 80 persen berbanding 20 persen, apakah itu khusus yang diberikan oleh Jakarta untuk kita? Jika sebenarnya Otsus itu orang Papua tidak pernah memintanya melainkan itu pemberian Jakarta. Di mana keseriusan Jakarta untuk melihat Papua dalam kerangka Otsus ini? Karena kalau 80-20 itu kira-kira keadilan itu ada di mana?” tegasnya berapi-api.
Dia juga dalam orasinya membandingkan jika DKI Jakarta bisa memberlakukan 100 persen, demikian juga Aceh, kenapa tidak bisa untuk Papua?
Meski aksi damai tersebut menyita perhatian publik namun, aksi tersebut diakhiri dengan kondisi aman dan damai.(KHR-R1)
