Kepala Kampung Wosokuno Kaimana Dikeroyok, Massa Geruduk Kantor Bupati
KAIMANA, KT– Kasus pemukulan terhadap Kepala Kampung Wosokuno Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, pada Selasa (19/8/25) berbuntut panjang, meski sudah dilakukan mediasi oleh Bupati Kaimana, Hasan Achmad dan Wakil Bupati, Isak Waryensi.
Rabu (20/8/25), sekitar ratusan warga Wosokuno dan warga dari Distrik Yamor melakukan aksi protes di Kantor Bupati Kaimana.
Dalam aksi tersebut, ratusan orang menuntut agar Ajudan Bupati dan sejumlah anggota Satpol PP yang diduga ikut serta dalam aksi pemukulan tersebut, harus ditindak tegas.
Kepala Kampung Wosokuno Distrik Yamor, Markus Mote, dalam keterangannya menjelaskan, bahwa pada Selasa (19/8/25) dirinya mengantri di ruang Bupati untuk bertemu Bupati.
“Maksud saya bertemu Bupati adalah berkaitan dengan konsultasi masalah Pemerintahan dan juga ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ke Bupati. Saya sejak jam 10.00 WIT sudah mulai mengantri dan sampai jam 16.30 WIT, saya naik ke Lantai 2 untuk mempertanyakan kira-kira kapan waktu saya bertemu. Namun, karena jawaban ajudan bahwa tidak ada waktu lagi, saya emosi dan sempat memukul meja. Karena melihat hal itu, saya langsung didorong keluar dari ruang tersebut dan sempat memukul saya sampai pelipis kanan saya luka dan mengeluarkan darah. Bukan hanya itu saja, saya juga dipukul oleh beberapa anggota Satpol PP yang juga bergerak naik ke lantai 2,” jelasnya.
Dia lebih lanjut menjelaskan, setelah dirinya dipukul babak belur, langsung dimediasi oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Namun dalam pertemuan tersebut dirinya tetap bersikeras untuk tidak mau, karena hal itu berkaitan dengan harga diri, apalagi yang diduga melakukan aksi pemukulan adalah orang-orang luar Papua.
“Jadi setelah saya pulang dan sampaikan hal ini ke masyarakat saya yang ada di Kota (Kaimana,red), barulah hari ini kami melapor ke Polres tadi. Namun dari laporan itu, kami dimediasi ke Kantor Bupati. Dan hanya kami 5 orang saja yang diminta bertemu dengan Bupati. Sementara, masyarakat saya tetap melakukan aksi protes di luar ruang Bupati,” jelasnya lagi.
Dia mengatakan, berkaitan dengan kasus pemukulan ini adalah soal harga diri kami Orang Asli Papua (OAP) sehingga kasus ini, kami akan melanjutkannya ke Kapolda dan Kapolri untuk menuntut hak kami yang tidak dihargai.
“Kita siap-siap akan bergerak ke Manokwari dan juga Jakarta untuk melaporkan kasus ini sehingga ada rasa keadilan bagi kami masyarakat kecil dan juga menjawab tuntutan masyarakat saya yang menuntut agar ajudan Bupati dapat diganti dengan orang lain, termasuk anggota-anggota Satpol PP yang ikut memukul saya agar diberhentikan dari kontrak di Pemerintah daerah,” tegasnya.
Berkaitan dengan persoalan ini, Ajudan Bupati, Ginting yang ditemui wartawan di Kantor Bupati mengaku jika bukan dirinya yang melakukan aksi pemukulan tersebut.
“Saya tidak tahu menahu persoalan tersebut, karena sebelum itu saya masih di luar. Nanti sudah mau sore baru saya naik ke lantai dua, Selang beberapa menit kemudian ada staf yang keluar dari dalam dan sampaikan bahwa sudah sore, jadi belum bisa ketemu Bupati sekarang. Mendengar informasi itu, Kepala Kampung tidak terima baik dan langsung memukul meja kemudian menendang lemari. Jadi saya amankan yang bersamgkutan keluar ruangan. Mendengar itu, teman-teman Satpol PP yang ada di lantai bawah, langsung lari naik. Jadi banyak orang, saya juga tidak tahu bahwa saat itu siapa yang pukul. Saya hanya bantu untuk mengamankan saja,” jelas Ajudan Bupati ini kepada Kabar Triton saat ditemui di Kantor Bupati pada Jumat, (22/8/25).
Dirinya juga menjelaskan, jika persoalan ini juga sudah dimediasi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kaimana saat itu, dan mereka sudah saling berjabat tangan.
Tak hanya sampai di situ, dia juga menambahkan jika keesokan harinya, setelah dilakukan aksi demo oleh masyarakat Kampung Wosokumo, sudah ada mediasi untuk berdamai dan saling memaafkan.
“Lagian Tujuan kepala kampung ini kan hanya untuk meminta proyek Pustu yang ada di kampungnya, Dan atas kejadian itu, sudah di sampaikan langsung oleh Bupati bahwa Proyek itu nanti kepala kampung yang kelola jadi persoalannya sudah selesai,” pungkasnya.(JRTC-R1)
