Bupati Hasan Ingatkan ASN Tidak Boleh Korupsi
KAIMANA, KT– Bupati Kabupaten Kaimana, Drs. Hasan Acmad, peringatkan ASN agar tidak terlibat tindakan yang mengakibatkan kerugian uang negara.
Hal ini disampaikan Bupati Kaimana dalam kesempatan apel kesadaran nasional untuk ASN beberapa waktu lalu di halaman gedung pertemuan Krooy.
“Saya tegaskan kepada seluruh ASN yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan daerah” tegasnya.
Selaku Bupati ia mengingatkan kepada seluruh ASN, agar tetap berada pada jalur tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat menyulitkan ASN itu sendiri.
“Sebagai ASN, kita sudah menerima gaji. Hendaknya pendapatan yang kita peroleh itu, kita syukuri dan kemudian kita kelolah secara bijaksana, untuk mencukupi berbagai kebutuhan kita. Jangan kita melihat bahwa organisasi kita, atau kantor unit kerja kita, sebagai ladang bagi kita, dimana dari situ, kita ingin memperoleh manfaat-manfaat yang lain,” ungkapnya.
Selain itu Bupati Hasan juga mengingatkan bahwa, penyalahgunaan keuangan daerah, cepat atau lambat akan menjerumuskan ASN yang bersangkutan sendiri, pada kesulitan demi kesulitan ke depan, dan pada akhirnya harus berhubungan dengan aparat penegak hukum.
Orang nomor satu di Kabupaten Kaimana itu juga meminta kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Kaimana, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber keuangan pemerintah, agar dapat memanfaatkannya sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak terjadi temuan-temuan, yang kemudian harus dilakukan pengembalian.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan mengakibatkan Kaimana mendapatkan Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI perwakilan Propinsi Papua Barat.
“Bagi mereka yang bertugas dalam melakukan transaksi-transaksi, saya minta agar rekaman transaksi tersebut, harus dipelihara dengan baik, dilakukan secara teratur, jangan terlambat dalam menginput segala transaksi ke dalam sistem yang ada. tahun 2024, kita memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Ini menandakan bahwa, ada penurunan kinerja didalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi, peliharalah rekaman itu dengan baik,” pungkasnya.(JRTC-R1)
