Bupati Freddy Thie : Target Pembahasan KUA PPAS 2023, Awal Desember

KAIMANA, KT-  Bupati Kaimana, Freddy Thie mengatakan, target pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 akan dibahas bersama DPRD Kaimana, pada awal Desember 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Bupati Freddy Thie, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon selulernya, Rabu (30/11/22).

“Kita target awal Desember ini, setelah kunjungan kerja Wakil Presiden, akan kita dorong ke DPRD untuk pembahasannya. Saat ini memang masih pembahasan di tingkat TAPD dan OPD. Memang keterlambatan ini, kita harus maklumi, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, karena BPKP menginginkan agar untuk program dan kegiatan di tahun anggaran 2023 mendatang harus berbasis kinerja. Olehnya, saat ini masih dalam tahap penginputan program dan kegiatan berbasis kinerja itu,” jelas Orang Nomor Satu di Kaimana ini.

Dia juga mengatakan, untuk program berbasis kinerja tersebut, setiap program dan kegiatan yang ada di masing-masing OPD harus ada output, income dan impactnya, pencapaian itu tentu juga mengarah kepada visi dan misi pemerintahan saat ini.

Selain itu, lanjut Bupati, arah kebijakan tidak harus keluar dari RPJMD yang sudah ditetapkan 2021-2025, diantaranya seperti target berapa banyak tersedianya ruang belajar, berapa panjang akses jalan dan sejumlah target pencapaian lainnya yang harus disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah.

Meski demikian, Bupati Freddy Thie optimis, jika awal Desember ini, seluruh dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2023 sudah bisa diserahkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.

“Saya juga mengingatkan kepada masing-masing OPD agar tetap fokus terhadap tujuan sesuai dengan visi dan misi. Jadi jika awal Desember ini sudah dilakukan pembahasan dan dilanjutkan penetapan oleh DPRD, kita targetkan juga pada Januari dan Februari 2023 mendatang sudah dapat dilakukan pelelangan, sehingga program dan kegiatan tersebut sudah bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran, untuk mengantisipasi keterlambatannya,” tegasnya lagi.

Dia menambahkan, untuk program rehab rumah rakyat senilai Rp. 4 miliar, akan tetap menjadi prioritas.

“Untuk program ini, pemerintah tentu akan focus agar di akhir masa jabatan di tahun 2024 mendatang, seluruh kampung sudah mendapatkan bantuan tersebut. Jadi bisa difokuskan di dua anggaran, baik itu APBD induk maupun APBD Perubahan hingga tahun 2024 mendatang,” jelasnya.(CR10-R2)