Pemprov Papua Barat Dukung Iklim Investasi di Kaimana
KAIMANA, KT- Pemerintah Provinsi Papua Barat akan tetap berkomitmen untuk mendorong iklim investasi yang sehat, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Kaimana.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat, Godlief Aponno, yang berlangsung di Grand Papua Hotel saat kegiatan sosialisasi implementasi berkelanjutan perijinan berusaha berbasis resiko dan komitmen LKPM bagi penanam modal di Provonsi Papua Barat.
“Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping dan pengawas agar setiap kegiatan usaha yang berjalan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan di tanah Papua Barat yang kita cintai,” tegasnya.
Dalam arahannya, Aponno juga memberikan beberapa pesan penting bagi peserta, terlebih khusus para pelaku usaha yakni, pertama untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan dan pelaporan LKPM, kedua, bangun komunikasi aktif dengan DPMPTSP di semua level baik provinsi maupun daerah, serta ketiga, pastikan investasi yang dijalankan memberi manfaatnya bagi masyarakat lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan, agar sejalan dengan prinsip, investasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, mewakili Bupati Kaimana, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kaimana, Deddy Djunaidi Ombaier, dalam arahannya mengatakan, dengan sosialisasi ini diharapkan berdampak langsung pada capaian realisasi investasi yang ada di daerah.
Dikatakan, kegiatan ini pun diharapkan dapat memberikan pemahaman secara teknis terkait perizinan penanaman modal yang telah dimiliki pelaku usaha serta pelaporan LKPM.
”Rendahnya komunikasi secara intens terhadap keberlanjutan aspek perizinan OSS-RBA menjadi salah satu akibat lemahnya daya saing investasi provinsi Papua Barat secara umum,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta agar seluruh peserta kegiatan dapat memberikan dampak pada peningkatan pemahaman tentang keberlanjutan perizinan berusaha berbasis resiko, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data realisasi penanaman modal di Provinsi Papua Barat guna mendorong pertumbuhan daya saing investasi Papua Barat di tingkat nasional.(KHR-R1)
