Pemerintah Usulkan APBD Kaimana 2026 Rp. 1,1 Triliun
KAIMANA, KT– Bupati Kaimana, Hasan Achmad, dalam rapat Paripurna DPRK masa persidangan kedua dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, mengusulkan postur APBD sebesar Rp. 1.104.922.164.235.
Hal itu sampaikan Bupati Hasan, di depan para Wakil Rakyat, dan seluruh pimpinan OPD di Auditorium DPRK, Jumat (23/1/26).
Dikatakan, penyusunan anggaran ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang diatur Peraturan Pemerintahan No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk itu, lanjut dia, Penyusunan KUA-PPAS mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan pendapatan dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
“Arah pembangunan kita di tahun ini, mengacu pada pencapaian target yang telah disusun sesuai dengan visi misi RPJMD untuk tahun 2025-2029,” tegasnya.
Di depan Rapat Paripurna, Bupati Hasan terlebih dahulu menyampaikan dinamika dan kondisi objektif yang melatarbelakangi penyusunan dokumen APBD.
“Penyusunan APBD di tahun anggaran 2026, kita dihadapkan pada tantangan kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas. Selain itu, ada kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran secara nasional, yang telah berdampak langsung pada penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun 2026,” akunya.
Orang Nomor Satu di Kaimana ini pun mengaku, jika penyusunan APBD tahun ini, pihaknya memerlukan proses yang cukup panjang dari biasanya.
“Prosesnya begitu lama, tidak seperti biasanya karena adanya penerapan mekanisme baru yang jauh lebih ketat dalam penganggaran dana Otonomi khusus, sehingga membutuhkan keakurasian data dan tentu melihat skala prioritas serta mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada,” akunya.
Usai menyampaikan pengantar nota keuangan, Bupati Hasan selanjutnya menyerahkan dokumen KUA dan PPAS untuk dibahas bersama antara DPRK dan TAPD.
“Kami berharap rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 ini dapat segera disepakati untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026,” tutupnya.(KHR-R1)
