BORGOL PERAK DAN MATINYA AGENSI : GUGATAN HANNAH ARENDT ATAS TEATER MAY DAY 2026
Oleh : NATASYA HIDAYATI MADJID*)
Hari ini, di bawah bayang-bayang monumen yang menjulang, kita kembali menyaksikan sebuah ritual tahunan yang kian hari kian kehilangan ruhnya. May Day 2026 tidak lagi hadir sebagai dentum martil yang meruntuhkan tembok ketidakadilan, melainkan berubah menjadi panggung sandiwara besar di mana diksi kesejahteraan diputar berulang-ulang seperti kaset rusak. Di podium-podium megah, penguasa menebar janji layaknya menabur bunga di atas pusara nasib buruh yang kian terhimpit oleh mekanisasi dan kebijakan teknokratis.
Jalanan protokol biasanya menjadi saksi bisu atas gelombang amarah yang tumpah sebuah orkestra perlawanan di mana ribuan pasang kaki menghentak aspal, menuntut hak yang dikebiri oleh sistem pengupahan murah dan rantai outsourcing yang mencekik. Monumen-monumen ibu kota terbiasa mendengar pekik suara yang menuntut keadilan atas regulasi yang kian hari kian mendegradasi martabat manusia menjadi sekadar angka dalam neraca. Namun, May Day 2026 mencatat noktah hitam dalam sejarah pergerakan. Rencana awal untuk mengepung gedung parlemen sebuah upaya untuk menghujamkan taring tuntutan langsung ke jantung kekuasaan mendadak layu sebelum berkembang. Taring perlawanan itu tampaknya telah dicabut dalam sebuah pertemuan tertutup yang penuh muslihat.
Arah kompas perjuangan yang seharusnya menuju Senayan untuk menggugat, tiba-tiba dibelokkan menuju pelataran Monas untuk berpesta. Ini bukan lagi sebuah unjuk rasa, melainkan sebuah domestikasi massal. Kaum buruh yang seharusnya menjadi badai di depan gerbang DPR, kini dijinakkan menjadi dekorasi dalam jamuan kekuasaan. Pertemuan dengan Prabowo telah mengubah api amarah menjadi asap dupa yang membuai. Alih-alih melakukan konfrontasi terhadap kebijakan yang memiskinkan, para elit buruh justru memilih untuk menukarkan martabat kelas dengan piring-piring penganan di atas meja kekuasaan. Monas, yang seharusnya menjadi saksi kedaulatan rakyat, hari ini berubah menjadi kandang emas di mana para pejuang lapangan diredam oleh retorika manis dan pelukan paternalistik yang melumpuhkan nalar kritis.
Janji penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah kini hanya menjadi pemanis bibir di tengah pesta pora birokrasi. Sejarah akan mencatat hari ini bukan sebagai kemenangan buruh, melainkan sebagai upacara pemakaman agensi politik di mana perlawanan tidak lagi dihancurkan dengan peluru, melainkan dilumatkan dengan jabat tangan dan undangan makan malam yang berbisa. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan tonggak sejarah baru setelah melalui proses perjuangan panjang selama 22 tahun. Beliau menekankan bahwa melalui payung hukum ini, para pekerja rumah tangga kini memiliki jaminan kepastian hukum yang eksplisit terkait standar upah serta perlindungan hak-hak dasar mereka. Selain itu, sebagai langkah konkret penguatan jaminan sosial, Presiden mengumumkan penerbitan Keppres Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi ini mendasari pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini memikul mandat strategis untuk mengeliminasi praktik PHK sepihak yang sewenang-wenang dan menjadi instrumen intervensi negara dalam memitigasi dampak krisis di sektor industri maupun sektor strategis lainnya.
Mari kita robek selubung ilusi ini demi memutus rantai pembodohan sistemik. Klaim sejarah baru atas UU PPRT setelah 22 tahun bukanlah kemenangan politik, melainkan formalisasi perbudakan halus. Dalam kacamata Arendt, rumah tangga adalah ruang privat yang bersifat pra-politik tempat di mana kebutuhan biologis dipenuhi. Dengan membawa hukum masuk ke sana, negara tidak sedang membebaskan manusia, melainkan sedang memperluas jaring-jaring administrasinya ke sudut paling intim. Narasi tentang UU PPRT yang diglorifikasi sebagai sejarah baru. Setelah dua dekade lebih dibiarkan membusuk di laci birokrasi, kehadirannya kini justru terasa seperti upaya negara untuk mematenkan status pekerja domestik sebagai warga negara kelas dua yang terlindungi secara hukum. Hukum di sini bukan menjadi pedang keadilan, melainkan menjadi jaring yang memastikan mereka tetap berada di sudut-sudut gelap dapur, jauh dari cahaya ruang publik. Ini adalah formalisasi marginalisasi. Kita merayakan sebuah rantai karena ia kini terbuat dari perak, namun kita lupa bahwa fungsinya tetap sama yakni mengekang.
Kemudian, munculah Satgas Mitigasi PHK sebuah entitas yang diklaim sebagai malaikat pelindung bagi buruh yang terancam mesin-mesin industri. Namun, jika kita telisik dengan nalar yang tajam, Satgas ini tak lebih dari kantong udara dalam tabrakan kelas. Ia dirancang agar ledakan kemarahan buruh tidak menghancurkan struktur kekuasaan. Negara menawarkan mitigasi bukan untuk menghentikan PHK, melainkan untuk memastikan bahwa proses pembuangan manusia itu berlangsung secara sunyi, tertib, dan administratif. Di titik ini, buruh diperlakukan sebagai komoditas yang bisa kedaluwarsa, yang perbaikannya cukup diserahkan kepada para teknokrat berbaju rapi, bukan melalui dialog politik yang sejajar. Masalah akhirakhir ini dalam dunia perburuhan kita adalah kematian agensi politik. Kita melihat buruh yang dipaksa menjadi Homo Faber manusia yang hanya dihargai sejauh kemampuannya menjadi sekrup dalam mesin hilirisasi. Program re-skilling dan up-skilling yang digembar-gemborkan sebenarnya adalah upaya penyeragaman jiwa. Buruh tidak lagi diajak untuk berpikir tentang arah masa depan bangsa, melainkan dilatih untuk menjadi budak digital yang efisien. Kita sedang membangun sebuah peradaban di mana produktivitas adalah tuhan, dan kebebasan adalah tumbalnya.
Kehadiran negara yang turun tangan jika terjadi krisis industri, sebagaimana yang dijanjikan dalam pidato kepresidenan, sesungguhnya adalah bentuk paternalisme yang beracun. Ini adalah pesan tersirat bahwa rakyat adalah anak kecil yang rapuh, yang nasibnya sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati sang Bapak. Dalam kacamata Arendt, ini adalah lonceng kematian bagi demokrasi. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu berdiri tegak dan berkata Tidak! terhadap ketidakadilan, bukan kumpulan massa yang mengantre jatah makan bergizi gratis sambil menggadaikan suara politiknya. May Day hari ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita. Bahwa apakah kita masih manusia yang berdaulat, atau kita telah menjadi subjek eksperimen dari sebuah tirani lembut? Tirani yang tidak lagi menggunakan peluru untuk membungkam, melainkan menggunakan subsidi, regulasi, dan narasi perlindungan untuk melunakkan nyali.
Kita harus menolak untuk sekadar menjadi statistik dalam kurva pertumbuhan ekonomi. Kita harus menolak untuk didefinisikan hanya lewat upah minimum dan jaminan sosial. Sebab, setinggi apa pun upah yang diberikan, jika ia dibayar dengan hilangnya hak untuk bersuara dan bertindak secara merdeka, maka itu bukanlah kesejahteraan, melainkan biaya sewa atas kemanusiaan kita. Hari ini, mari kita nyalakan kembali api pemikiran kritis. Jangan biarkan teater kesejahteraan semu di Monas atau di mana pun meninabobokan nalar kita. Kebebasan sejati tidak pernah diberikan oleh negara melalui Keppres atau undang-undang. kebebasan sejati direbut di ruang publik melalui keberanian untuk menampakkan diri, berbicara, dan menggugat. Selama buruh masih dipandang sebagai angka yang harus dimitigasi, bukan sebagai manusia yang harus dimerdekakan, maka setiap peringatan May Day hanyalah perayaan atas kegagalan kita menjadi manusia yang sesungguhnya.
Jangan biarkan perbudakan halus ini menjadi warisan bagi anak cucu kita dengan nama stabilitas nasional. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa yang hanya mementingkan perut yang kenyang namun membiarkan nalar dan suaranya dikebiri, adalah bangsa yang sedang berjalan dengan mata tertutup menuju jurang eksistensi.
*)Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Mahasiswi Sastra Universitas Brawijaya Malang
Tinggal di Malang Jawa Timur
