180 Anak Di Mansel Papua Barat, Terpapar Stunting dan Gizi Buruk

MANSEL, KT- Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) Papua Barat merilis, sedikitnya ratusan anak di wilayah itu merupakan penderita stunting dan gizi buruk.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mansel, Prawati Yunita Ahoren, M. Kes kepada awak media di kantornya, mengungkapkan data tersebut.

“Dari proses pendataan itu, kita temukan sebanyak 60 anak penderita stunting, 78 balita dengan kondisi kurus serta 42 mengalami gizi buruk yang tersebar di 6 distrik,” ujarnya.

Dikatakan, untuk penanganan stunting secara fokus belum, karena Mansel baru lokus stunting pada tahun 2020 mendatang.

“Terakhir pendataan dan sudah masuk lewat aplikasi,  di situ data stunting Mansel untuk sementara 60 anak. Khusus untuk kasus balita kurus dan gizi buruk, sudah ditangani oleh petugas medis di masing-masing Puskesmas dengan melakukan pemberian makanan tambahan,” ujarnya.

Dia mengaku, kondisi ini lebih disebabkan karena pemahaman orangtua tentang pola hidup sehat.

“Banyak faktor yang mempengaruhinya. Kita di Dinas Kesehatan ini hanya muaranya saja. Biasanya kalau kepala air sudah kabur, berarti kita yang di muara pun ikut kabur. Jadi ujungnya pasti orang kesehatan yang disalahkan, padahal ada banyak penyebabnya. Segi ekonomi, pemahaman yang kurang dari orangtua, faktor-faktor itulah menjadi penyebab utamanya,” jelasnya.

Untuk menangani hal itu, pihaknya telah membuat program untuk diusulkan ke TPAD dan dianggarkan dalam APBD 2020 mendatang. Sementara penanganan kasus stunting, ada intervensi dari pusat pada tahun depan.

Pihaknya juga menggandeng dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mendukung pemerintahan kampung, agar bisa menyisihkan dana kampung untuk mengentas persoalan gizi buruk di wilayah ini.

Selain itu juga, tambah dia, Dinas Pendidikan pun akan dilibatkan dalam hal melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat di masing-masing sekolah.

Wakil Bupati Mansel, Wempi Welli Rengkung mengakui, program menurunkan angka gizi buruk ini sudah dilakukan pemerintah selama ini.

“Kalau soal stunting memang mestinya dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk penanganan gizi buruk, kita masih menunggu usulan program untuk tahun anggaran 2020 ini,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Mansel, Demitrius Waran mengatakan selain Dinas Kesehatan, ada beberapa dinas sudah dikomunikasikan untuk rembuk masalah stunting antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta beberapa dinas terkait lainnya.

“Yang sudah ada komunikasi itu orang-orang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Melalui pendamping desa, kami sudah konunikasikan, mereka siap untuk wacana itu (dengan intervensi penggunaan dana kampung). Selain itu dinas pendidikan mungkin untuk sosialisasi di sekolah-sekolah untuk edukasinya,” ujar Waran.

Di tempat terpisah di ruang kerjanya, Asisten II Setda Pemkab Mansel, dr. Hengky Veky Tewu, kepada awak media menuturkan wacana itu sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting.

Beberapa alasan menjadi pertimbangan adalah karena persoalan stunting bukan hanya menjadi tangungjawab Dinas Kesehatan saja, tapi seluruh SKPD maupun masyarakat umum dan paling utama adalah peran keluarga.

“Selama ini kita lihat bersama bahwa sudah ada penanganan dari Dinas Kesehatan melalui posyiandu atau program strategi misalnya pemberian makanan tambahan atau sosialisasi. Namun kita harus butuhkan konsentrasi lebih dan terfokus yakni dengan melibatkan SKPD terkait. Intinya penanganannya ini membutuhkan waktu, atau dia tidak satu kali tuntas,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan ini lagi.

Dia juga berpendapat, Pemda Mansel juga harus melibatkan Dinas Perikanan, agar mereka menyediakan ikan dengan kandungan gizi yang baik untuk pertumbuhanan anak.

Selain itu, lanjut dia, pemerintahan kampung pun mesti dikomunikasikan agar dana kampung dapat dipakai untuk intervensi persoalan ini.(LIO-R1)