Gerindra Kaimana Tegaskan, Belum Ada Perintah Partai Soal Proyek Rumah Rakyat di Kaimana

KAIMANA, KT- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kaimana, Fazlurachman Gusalauw Ombaier dalam keterangannya menegaskan, jika hingga saat ini belum ada perintah dari partai berkaitan dengan proyek perumahan rakyat di Kabupaten Kaimana.

“Hingga saat ini, kami partai sendiri belum mendapatkan instruksi dari partai berkaitan dengan program itu di Kabupaten Kaimana. Namun, informasi yang saya dengar ada partai politik tertentu yang sudah mendata nama-nama penerima manfaat itu. Ini sebuah bentuk pembohongan publik!,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (9/6/25).

Dia dalam keterangannya menegaskan, bicara soal perumahan rakyat ini bukan bicara meminta sertifkat tanah dari masyarakat atau meminta KTP dari orang perorangan.

“Di Jawa Barat saja, pemerintah memang menggelontorkan program sejuta rumah tersebut untuk masyarakat. Tetapi tidak seperti ini. Jadi di Jawa Barat itu, disiapkan lahannya, lalu pemerintah bangun rumahnya dalam bentuk subsidi seperti membangun perumahan BTN. Pemerintah bangun dulu barulah ditawarkan ke masyarakat, dengan DP atau tanpa DP,” ujar polistisi muda Kaimana ini.

Gusalauw dalam pernyataannya juga menyesalkan jika ke depannya, program ini tidak berhasil dilaksanakan, lalu siapa yang bertanggungjawab terhadap sertifikat-sertifikat masyarakat yang sudah dikumpulkan?

“Kalau sertifikat hilang, atau mereka sudah dijanjikan, lalu tidak terealisasi, bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap partai? Partai politik ini tugasnya adalah memberikan masukan ke instansi teknis terkait, jika programnya sudah turun. Partai politik bisa rekomendasikan bahwa ada masyarakat yang perlu diperhatikan, di titik ini misalnya. Tetapi tentu harus disertai dengan data base yang lengkap, sehingga bisa diakomodir. Jadi bukan dibuat sesuai dengan keinginan kita,” tambahnya lagi dengan nada sinis.

Dia kembali menegaskan, jika sampai saat ini pemerintah pusat belum bicara sampai ke titik tersebut dan jangan lakukan pembodohan kepada publik.

“Ini bentuk pembohongan publik. Sebagai orang politik dan orang partai, saya merasa sangat menyesal dengan upaya seperti ini. Jangan lakukan proses pembodohan kepada masyarakat, sadar atau tidak, kita sedang memperdayai mereka, membuat mereka menjadi malas, tinggal tunggu tadah tangan ke pemerintah, padahal sumber daya alam tersedia, ada pala, ada sumber daya perikanan dan kelautan yang bisa diupayakan,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, dia pun sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh partai politik yang telah meminta sertifikat maupun KTP dari masyarakat.

“Semoga tidak berdampak bagi kepentingan politik partai ke depan,”pungkasnya.(ARI-R1)