Partai Buruh Kaimana Angkat Bicara Soal Bantuan Bedah Rumah
KAIMANA, KT – Bantuan bedah rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini marak menjadi pembahasan di tengah masyarakat.
Hal ini nampak dalam pernyataan resmi Ketua Partai Gerindra Kabupaten Kaimana, Fazlurachman Gusalauw Ombaier beberapa waktu lalu.
Sekertaris Partai Buruh Kabupaten Kaimana, Lions Fidratan, saat memberikan keterangan kepada Kabar Triton via telepon Rabu, (11/5/25) menyesal atas pernyataan tersebut.
Menurut dia, publik harus bisa membedakan antara bantuan bersubsidi dan non subsidi, yang sementara dijalankan saat ini adalah bantuan bedah rumah bersubsidi dari pemerintah.
“Kalau bantuan non subsidi yah boleh seperti yang disampaikan oleh Ketua Gerindra Kabupaten Kaimana. Tetapi harus kita ketahui bahwa bantuan bedah rumah ini adalah bantuan subsidi dari pemerintah yang berpusat dari APBN. Jadi kita harus menjemput bola, bukan menunggu perintah, atau bantuan tersebut datang dari pusat,” jelasnya.
Dikatakan, pendataan yang dilakukan pihaknya saat ini berdasarkan koordinasi bersama pimpinan partainya di tingkat Propinsi, bahwa di Kabupaten Kaimana mendapatkan jatah bantuan bedah rumah sebanyak 2.000 unit.
“Kami sendiri sudah melaporkan hal ini ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Bahkan Bupati saat koordinasi pun, sudah mengingatkan pihak-pihak terkait untuk merespon cepat bantuan-bantuan dari pusat dalam hal ini, yang bersumber dari APBN,” akunya.
Selain itu, Sekretaris Buruh Kaimana ini pun mengaku, Ketua Partai Buruh Kabupaten Kaimana pun sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini dinas teknis dan Pemda Kaimana dalam hal ini Bupati.
“Nanti Bupati akan mengeluarkan rekomendasi untuk dibawa ke pusat demi kelancaran administrasi nanti. Jadi kita tidak bisa menunggu bola itu turun, melainkan harus menjemput bola itu,” tegasnya.
Disinggung persoalan pendataan, kata dia, untuk saat ini pendataan sedang dilaksanakan pihaknya yakni pekerjaan rumah subsidi, dimana harus mendata, masyarakat yang membutuhkan dan memiliki lahan serta ber-KTP Kaimana.
“Data yang kami ambil adalah data foto copian bukan data asli. Jadi KTP, sertifikat tanah maupun surat pelepasan adalah foto kopi bukan asli,” terangnya.
Di akhir keterangannya, dia mengatakan, data yang terkumpul sampai saat ini sudah mencapai 1.675 kepala keluarga, sehingga tersisa 325 kepala keluarga.
“Untuk Distrik Kaimana, Distrik Kambrau, Arguni Atas, Arguni Bawah sudah ditutup. Sementara sisa kuota ini, pihaknya fokus ke Distrik Etna dan Yamor,” tutupnya.(JRTC-R1)
