Frans Amerbay : ‘Perlu Evaluasi Penempatan Staf OPD’

KAIMANA, KT – Optimal tidaknya kinerja masing-masing OPD tergantung juga pada penempatan pejabat dan staf yang ada di masing-masing OPD. Penempatan staf yang tepat akan sangat membantu kinerja OPD terkait. Namun salah menempatkan staf dan pejabat, justru akan berdampak pada tidak optimalnya OPD tersebut.

Oleh karena itu, DPRD Kaimana meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu tepat ketika hendak menempatkan pejabat maupun staf. Namun harus juga disesuaikan dengan ketersediaan SDM yang ada.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE ketika dikonfirmasi di kediamannya di rumah jabatannya, Sabtu (14/10) kemarin. Menurutnya, hal ini disampaikan mengingat hampir sebagian besar OPD mengeluhkan bahwa SDM mereka terbatas sehingga berdampak pada pencapaian program kerja yang sudah dan akan dilaksanakan.

“Kondisi ini kalau sudah dikeluhkan oleh pimpinan OPD seperti itu, maka harus ditindaklanjuti oleh pimpinan. Artinya mereka kan lebih tahu kondisi internal kantornya. Beberapa waktu lalu kan dikeluhkan juga oleh kadis perindagkop. Ini menunjukan bahwa memang staf yang ada di dinas ini tidak kompeten. Untuk itulah, langkah-langkah untuk meningkatkan SDM perlu dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan program yang dilakasakan tidak akan berjalan optimal, dan tentu saja akan berndampak pada hasil dan outcome dari program kegiatan yang sudah disusun tersebut.

“Kekurangan SDM ini bukan hanya diakui oleh beberapa pimpinan OPD saja, tetapi juga dikeluhkan oleh kepala daerah. Nah bagaimana langkah yang harus diambil agar pelayanan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing OPD ini dia bisa optimal. Makanya, perlu ada evaluasi terhadap kinerja masing-masing OPD, termasuk evaluasi terhadap staf yang ada. Kalau memang yang bersangkutan misalnya tidak bekerja baik, bisa saja ada beberapa faktor penyebabnya. Cari tahu penyebabnya dan segera ambil solusinya. Karena kalau tidak maka, kondisi ini pasti akan terus berjalan. Dan pastinya kepala daerah yang disoroti,” ungkapnya. (RIO-R2)