DPRD Respon Pengembangan Rumput Laut, Heri Meturan: Dinas Perikanan Perlu Datangkan Tenaga Ahli

KAIMANA, KT- Ketua Komisi B DPRD Kaimana, Herri Meturan saat ditemui di sela-sela rapat kerja di Gedung Dewan, Selasa (18/8/2020) merespon baik pengembangan rumput laut di wilayah ini.

Ketua Komisi B DPRD Kaimana ini mengaku, rumput laut merupakan program unggulan sudah hampir 10 tahun yang dijalankan Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana.

“Memang butuh evaluasi, karena metode yang dipakai kurang tepat, cara kerjanya kita serahkan kepada masyarakat sebagai kelompok kerja yang mengelola. Kalau kelompok tersebut belum bisa mengelola dengan baik, tidak bisa untuk terus mempertahankan kelompok tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, harus diberikan kepada kelompok lain, karena masyarakat Kaimana punya hak untuk mendapatkan bantuan, dalam arti ini adalah rumput laut.

“Kegiatan yang  mereka jalan memakai metode longline, kita sarankan untuk memakai metode tancap dalam arti ditancap dalam tanah. Yang sesuai dengan anjuran team ahli, coba dipakai dalam metode tersebut untuk mendapat hasil yang memuaskan,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, dalam rapat kerja dengan Komisi B, ada saran dari wakil rakyat, jika memang cara ditancap tidak bisa dimaksimalkan, datangkan team tenaga ahli PPL budidaya rumput laut dari luar Kaimana.

“PPL didatangkan, harus PPL punya pengetahuan lebih dari masyarakat, tentang cara pembudidayaan serta penanaman rumput laut yang baik dan benar, sehingga masyarakat bisa mengetahui cara penanaman yang baik, serta mandiri,” tegasnya.

Dia mengatakan, kelihatannya masyarakat Kaimana hanya membutuhkan uangnya saja, ketika uangnya didapat mereka tidak fokus kepekerjaan itu, mereka fokus kegiatan yang lain, karena masyarakat pesisir pantai dari Kaimana sampai wilayah Etna untuk berbudi daya rumput laut, kesadaran berbudiya rumput laut agak sulit.

“Mereka lebih fokus penangkapan, hari ini tangkap, hari ini jual, hari ini dapat uang. Karena budidaya yang dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan, agak sulit. Ini suatu kerugian besar. Karena APBD setiap tahun dianggarkan dengan anggran yang cukup besar, untuk rumput laut sendiri diatas 50 miliiar kalau dihitung sepuluh tahun, berapa kira-kira jumlahnya,” jelasnya lagi.

Lanjut dia, untuk tahun ini ada anggarannya, tapi dikurangi.

“Kita dewan sebagai fungsi pengawasan, kita akan turun cek di lapangan kelompok mana yang dapat bantuan, cara kerja bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti kita akan cek kembali,” tegasnya.

Disinggung terkait pasaran penjualan rumput laut, kata dia, pasar sudah disediakan.

“Berbicara tentang pasar, untuk pemasaran sendiri tidak bisa dibeli dengan jumlah yang kecil, harus dengan jumlah yang besar. Sambil melihat kualitas rumput laut tersebut,” pungkasnya.(REN-R1)