Program Rp. 4 M Dinilai ‘Berbau Politis’, Massa Sambangi Gedung DPRD Kaimana
KAIMANA, KT– Program prioritas Pemkab Kaimana yakni rehab rumah rakyat yang dilaksanakan di tahun 2022 ini sarat dengan kepentingan politik, massa yang menggabungkan diri dalam Solidaritas Pemuda dan Masyarakat, Rabu (19/10/22) siang tadi, melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Kaimana.
Aksi tersebut bermula dari Pasar Krooy dan berakhir di depan Gedung Rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa beberapa tuntutan berkaitan dengan program Pemerintah Daerah yang dinilai terlalu berbau politis.
Koordinator Lapangan, Yustus Murmana kepada Kabar Triton mengaku, jika kedatangan mereka ke Gedung Dewan untuk menyampaikan beberapa hal, salah satu diantaranya yakni program rehap rumah rakyat senilai Rp. 4 miliar di Kampung Wetuf Distrik Teluk Arguni, dinilai terlalu dipolitisasi. Pasalnya, masyarakat yang tidak memilih ‘Biru’ pada Pilkada 2029 kemarin, tidak mendapatkan program tersebut.
“Jika program untuk masyarakat, dilihat dari ko (red. Kamu) pilih sapa, dan saya pilih siapa, jangan buat program dan kebijakan untuk masyarakat. Kalau akhirnya program yang turun tidak tepat sasaran dan hanya untuk orang-orang tertentu saja,” tegasnya.
Disinggung persoalan mengapa sasaran aksinya ke DPRD, Yustus menegaskan, DPRD adalah perwakilan masyarakat, jadi persoalan yang dialami oleh masyarakat seperti saat ini, harus disampaikan kepada perwakilan yang ada di sana.
“Sasaran pernyataan sikap ini kami ingin sampaikan kepada Ketua DPRD, karena kami menilai bahwa Ketua DPRD-lah yang kemarin sebagai pemegang palu dalam memutuskan program ini dalam APBD Kaimana tahun 2022. Kami datang mau sampaikan bahwa, apa yang Bapa (Ketua DPRD,red) sahkan kemarin, hasilnya di masyarakat seperti ini. Bantuan yang turun terlalu bernilai politik, sehingga sebagai masyarakat kecil, hanya sebagai penonton atas kebijakan dan program Bupati Kaimana yang terlalu bernilai politik ini,” tegasnya lagi.
Disinggung soal tuntutan lain, dia mengatakan, selain program Rp. 4 miliar per kampung, ada pula persoalan lain seperti kebijakan terkait dengan masih minimnya pengawasan terhadap distribusi BBM saat ini.
“Terus terang, yang kami rasakan saat ini, harga BBM sudah naik, ditambah dengan masih minimnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, kami menilai bahwa ini sangat menyusahkan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah,” ujarnya.
Hal senada pun disampaikan Penanggungjawab Aksi, Saridin Tefruan yang mengaku menyesal, atas ketidakhadiran wakil rakyat di DPRD Kaimana untuk menerima aspirasi mereka.
“Kita sudah melayangkan surat, tapi hari ini surat kami itu tidak diindahkan. Untuk itu, kami hari ini pulang, tetapi kami akan dating lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Dia juga menambahkan, jika tidak diindahkan tuntutan mereka, maka pihaknya tak segan-segan untuk menduduki Gedung Dewan, hingga aspirasi mereka ditindaklanjuti.(CR10-R2)
