Bappeda Papua Barat Gelar Rakor Validasi Data

KAIMANA, KT – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Provinsi Papua Barat, menggelar Rapat Koordinasi Validasi dan Penyusunan Data Pembangunan Sektor Terkait Bidang Sosial Budaya Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Papua, Senin (22/10) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Bappeda se-Papua Barat.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek, SH, M. Si yang dibacakan oleh Niko Saidui, SH.MH yang jgua menjabat sebagai Kabid Sosial Budaya – Bappeda Provinsi Papua Barat, mengatakan, para pengambil keputusan atau perencana, membutuhkan data dan informasi yang valid dan akurat, dalam rangka penyusunan perencanaan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan organisasi.

“Pengelolaan data dan informasi di sektor sosial budaya, dilingkungan pemerintah provinsi Papua Barat menjadi sangatlah penting, baik proses E-Planing dan juga E-Budgeting atau perencanaan dan penganggaran. Peran data dan informasi ini sangat besar. Artinya penyusunan anggaran OPD bidang sosial budaya, harus didukung dengan tersedianya data yang valid, akurat, reliable dan up to date, agar besaran anggaran, diperoleh sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan,” ucapnya.

Mengingat kemajuan teknologi saat ini yang sangat pesat, maka data dan informasi dapat memberikan kontribusi yang sangat penting, terhadap proses penyusunan program, dan anggaran OPD pada masa kini, dengan pengelolaan yang baik serta didukung teknologi terkini. “Kegiatan ini sangat penting, dalam rangka melakukan validasi dan rekonsiliasi data bidang sektor sosial budaya. Sebab akan berpengaruh pada program, kegiatan dan anggaran. Untuk itu perlu didasari atas data dukung yang valid,” terangnya.

Sementara itu, dari kegiatan ini diharapkan, persoalan atau kendala-kendala yang dihadapi selama ini oleh bappeda di masing-masing kabupaten/kota, bisa diminimalisir. “Selama ini data sering berubah-ubah, sebab hanya dibuat berdasarkan perkiraan (data tembak), sehingga kesulitan bagi kami untuk menjadikannya sebagai bahan pengusulan program kegiatan dan anggaran. Akibatnya, terjadinya pemborosan dan bahkan kekurangan anggaran. Kami berharap setelah kegiatan ini, semua daerah kabupaten/kota bisa lebih optimal lagi dalam menyajikan data kepada kami,” pungkasnya. (ARJ-R2)