Masih Banyak Rumah Dinas Bermasalah

KAIMANA, KT – Mungkin sebagian sepakat  bahwa seluruh aset daerah perlu untuk ditertibkan. Pasalnya, persoalan-persoalan mulai muncul terkait pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Kaimana. Salah satu aset daerah yang juga saat ini sudah disoroti oleh beberapa pihak adalah pemanfaatan rumah dinas (pendidik) yang ada di Kabupaten Kaimana.

Rumah dinas ini juga disoroti oleh beberapa kepala sekolah yang ada di Kaimana. Pasalnya, ada tenaga pendidik yang sudah pensiun pun masih menggunakan rumah dinas ini sebagai tempat tinggal. Bahkan, banyak yang sudah ditinggali semenjak yang bersangkutan dinyatakan pensiun. Akhirnya, berdampak juga pada pelayanan pendidikan. Salah satu dampak yang lebih mudah ditemui adalah, tenaga pendidik yang bertugas disekolah tertentu ini, harus menyewa kost yang dekat dengan sekolah tempatnya mengajar.

Tidak hanya itu, bahkan ada sekolah yang tidak mengetahui berapa jumlah rumah dinas dan dihuni oleh siapa saja. Hal ini, dikarenakan belum adanya data yang akurat yang tentang berapa jumlah rumah dinas khususnya Dinas Pendidikan untuk sekolah- sekolah dan juga fasilitas kendaraan dari dinas. “Saya sangat heran  jika  sampai sekarang rumah dinas belum juga di kembalikan kepada sekolah,” ungkap Kepala Sekolah SMP YPK Bernadus Lodar, A. MA. Pd. Dia menegaskan bahwa, jika hal ini berlanjut dari pihak sekolah akan memberikan Profosal terkait dengan pembangunan rumah guru yang baru.

“Ada beberapa rumah dinas di sekolah tertentu, telah diputihkan menjadi rumah pribadi,” kata kepala sekolah SMP YAPIS Muhamad Syarif, S.Pd. untuk itu, lanjut dia bahwa sekolah sendiri jika diberikan kewenangan, maka pihak sekolah dapat mengambil langkah untuk mengeluarkan mereka yang mendiami rumah dinas tersebut.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi A DRPD Kaimana, Marliana Nona Lin, SE ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan bahwa, kebiasaan seperti ini harus segera ditinggalkan. Pasalnya kalau tidak segera dibenahi oleh dinas terkait, maka bukan hanya berdampak pada pelayanan pendidikan di sekolah tersebut, tetapi juga berdampak secara tidak langsung pada tingginya permintaan rumah dinas oleh sekolah-sekolah.

“Saya pikir, hal-hal semacam ini harus segera dibenahi. Kami juga akan sampaikan hal ini kepada dinas terkait, agar sebisa mungkin segera dibenahi. Karena rumah dinas ini dibangun dengan tujuan agar memberikan kemudahan bagi tenaga pendidika untuk mencapai sekolah. Tenaga pendidik bisa lebih tepat datang ke sekolah. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, maka tujuan dari pembangunan rumah dinas ini tidak akan tercapai,” ujarnya. (DAR-R2)