Wabup Kaimana Geram, Transaksi Dana Desa di Hotel
KAIMANA, KT- Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada merasa geram dengan proses pencairan dana kampung yang selalu dilakukan di hotel.
“Mengapa proses pencairan harus dilakukan di Hotel KBH? Itu bukan kantor, kenapa semua diproses di KBH?” tegas Wabup Hasbulla saat diwawancarai oleh sejumlah kuli tinta di kantor Bupati Kaimana, Kamis (15/7/2021).
Dia mengatakan, sesuai dengan pengamatannya selama ini kepala kampung dan aparatnya lebih banyak tinggal di kota.
“Mereka lebih banyak tinggal di Kota bahkan sampai berbulan-bulan. Karena berbulan-bulan tinggal di Kota, akhirnya tidak ada koordinasi yang baik antara aparat kampung dengan Bamuskam setempat. Balai Kampungnya saja tidak dioptimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dilaksanakan,” sebut Wabup Hasbulla lagi tanpa merinci kampung-kampung mana yang kondisinya seperti itu.
Dia juga menambahkan, ada beberapa kampung yang sudah melakukan pencairan, sehingga para aparat kampung ini harus kerja lebih ekstra.
“Saya sudah mendapatkan laporan, bahwa laporan pertanggungjawabannya baik, tetapi secara fisik sangat jauh berbeda. Bahkan RABnya yang dibuat sangat tertutup, sehingga masyarakat kampung tidak mengetahuinya.
Dalam keterangannya, Wabup juga sangat berharap agar dana kampung ini dapat diawasi secara bersama, sehingga penggunaannya sesuai dengan peruntukannya dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kampung. OPD terkait juga diharapkan bisa melakukab evaluasi dan monitoring, sehingga laporan yang diterima sesuai dengan anggarannya.
“Tata kelola pemerintahan kampung ini termasuk penggunaan anggarannya diharapkan menjadi perhatian semua instansi. Kita harus bisa memberikan pemahaman serta edukasi yang baik kepada aparat kampung kita, agar dana kampung ini dapat dipergunakan secara efektif dan efisien,” tegasnya lagi.
Dia juga berharap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kaimana, secepatnya memproses pencairan dana kampung, sehingga kepala kampung dan aparatnya segera kembali ke kampung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir keterangannya, dia sangat berharap agar para pendamping dapat optimal memberikan pendampingan secara lebih baik, termasuk juga transparansi dalam penggunaan dana kampung. (YUS-R1)
