Tahun Ini, Dana Kampung Mulai Dipotong 60 Persen
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana, Ika Damayanti.(FOTO : KHR)
KAIMANA, KT– Nampaknya harapan sejumlah Kepala Kampung di Kaimana untuk mengelola dana desa sesuai dengan harapan masyarakat kampung, pupuslah sudah.
Pasalnya, dana kampung yang sebelumnya dialokasikan hingga miliaran rupiah, saat ini dipangkas habis-habisan oleh Pemerintah Pusat.
Di Kaimana, dana kampung dipotong hingga mencapai 60 persen jumlahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Ikka Damayanti, saat ditemui wartawan, Jumat (6/3/26) mengaku jika ada pengurangan pagu dana kampung dari sebelumnya sebesar Rp. 83 miliar lebih, turun significant hanya mencapai Rp. 33 miliar saja.
Pemotongan dana sebesar itu, lebih diperuntukan bagi pengembangan Koperasi Merah Putih di masing-masing Kampung.
“Terus terang bahwa alokasinya berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini, dana desa kita berkurang sekitar 60 persen atau berkurang Rp 50.242.327.000, dari Rp 83.409.792.000. Jadi total yang kita terima nantinya hanya sebesar 33.167.465.000. Total anggaran itu dibagi ke 84 kampung yang ada di Kabupaten Kaimana,” akunya.
Karena pemotongan dana sebesar itu, lanjut dia, menyebabkan sebagian besar Kampung-kampung di Kaimana hanya menerima dana kampung sebesar Rp. 235.633.000 hingga Rp. 518.956.000.
Beberapa warga Kaimana mengaku sangat bersyukur, atas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
“Kami merasa bersyukur, jika ada pemotongan dana kampung saat ini, karena kita yang tinggal di Kota sering tidak mendapatkan percikan dana besar-besaran itu sejak Pemerintahan SBY, karena berada di wilayah Kelurahan. Bahkan, terkesan dana kampung tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan laporan pertanggungjawaban pun tidak jelas. Jika saat ini dikurangi secara besar-besaran, itu malah lebih bagus, karena bisa dipergunakan secara lebih efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan sektor lainnya,” tegas salah seorang warga Kaimana yang enggan jati dirinya dipublikasikan.
Dia pun berharap agar, kasus korupsi yang menyeret sejumlah Kepala Kampung yang saat ininsudah dilidik oleh aparat penegak hukum (APH) harus terus diungkap, agar menjadi efek jera bagi mereka yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana kampung di wilayah ini. (KHR-R1)
