Buka Musrenbang Otsus, Wabup Waryensi : Otsus Harus Berpihak ke OAP
KAIMANA, KT– Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi, menegaskan, pembangunan ke depannya dengan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) harus lebih berpihak pada Orang Asli Papua.
Hal itu ditegaskan Wabup Waryensi, saat membuka dengan resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (27/4/26).
Kegiatan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) itu, bertemakan penguatan tata kelola layanan publik dan insentif sosial ekonomi berbasis data. Pengembangan rantai nilai dan pemasaran komiditas unggulan daerah. Konsolidasi wilayah pembangunan yang mendukung keseimbangan antar distrik dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Musrenbang ini memiliki makna yang sangat strategis. Dan di tahun 2027 mendatang, merupakan tahapan implementasi tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Olehnya, Musrenbang yang disusun ini harus berpedoman pada RPJMD tersebut, serta memperhatikan keselarasan dengan RKP pusat dan RKPD Propinsi 2027,” ujarnya.
Agar RKPD ini sejalan, Isak menegaskan kembali tentang tema pembangunan Kaimana di tahun 2027 adalah ‘Pemantapan Sistem Pelayanan dan Nilai Tambah Ekonomi’.
“Untuk wujudkan tema itu, fokus pembangunan kita akan diarahkan pada tiga pilar utama yakni penguatan tata kelola layanan publik dan insentif sosial-ekonomi, pengembangan rantai nilai dan pemasaran komiditas unggulan daerah serta konsolidasi Wilayah pembangunan yang mendukung keseimbangan antar distrik,” tambahnya.
Selanjutnya, Wabup Kaimana ini pun menegaskan terkait Musrenbang RKPD yang merupakan satu kesatuan dengan Musrenbang Otsus.
“Pembangunan di Daerah ini tidak boleh melepaskan identitas dan keberpihakan masyarakat asli,” ungkapnya.
Adapun beberapa arah kebijakan prioritas di tahun 2027 antara lain, pertama, pemerataan penempatan guru dan penempatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil, kedua, peningkatan layanan kesehatan, ketiga, penguatan ekosistem UKM, keempat percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan kelima, penyediaan pendampingan dan bantuan hukum bagi OAP.
Di akhir sambutannya, Isak mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa ini adalah momentum krusial untuk menyepakati permasalahan.
“Jangan jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas atau formalitas administratif belaka, melainkan wadah partisipatif untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat Kaimana,” harapnya.(KHR-R1)
