Anggaran 2027 Turun, Pembangunan Infrastruktur Kaimana Berpotensi Terdampak
KAIMANA, KT– Kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Kaimana diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2027. Jika pada 2026 anggaran daerah masih berada di kisaran Rp1 triliun, maka pada 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp938 miliar.
Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya transfer ke daerah (TKD), baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk komponen penerimaan yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas (migas).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, Arsami, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, Senin (2/11/2026).
Menurut Arsami, penurunan kemampuan fiskal daerah akan berdampak terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan. Salah satu sektor yang berpotensi merasakan dampak langsung adalah pembangunan infrastruktur.
Ia menjelaskan, dampak penurunan anggaran tidak hanya dirasakan pada sektor infrastruktur, tetapi juga berpotensi memengaruhi hampir seluruh bidang pembangunan. Hal ini karena setiap program dan kegiatan pemerintah membutuhkan dukungan anggaran.
“Dampaknya semua sektor. Karena di sisi penganggaran, ada belanja wajib yang harus kita utamakan terlebih dahulu,” jelas Arsami.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran. Belanja wajib harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah membiayai program-program lainnya.
Keterbatasan ruang fiskal juga menjadi tantangan dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Pemerintah harus menyesuaikan rencana program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Arsami menjelaskan, penurunan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Kaimana. Karena itu, diperlukan pengaturan belanja secara terukur agar kewajiban pemerintah tetap terpenuhi.
Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp938 miliar pada 2027, Pemkab Kaimana perlu menentukan skala prioritas secara tepat, terutama dalam membiayai program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.(RIS-R1)
