Senator Filep Minta Aparat Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal di Kaimana
JAKARTA, KT- Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, meminta aparat penegak hukum di wilayah Papua dan Papua Barat untuk tidak main-main dengan kasus pencurian yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistemik terhadap sejumlah potensi sumber daya alam di Tanah Papua.
Pernyataan tegas itu disampaikan Filep, saat menjawab pertanyaan Kabar Triton seputar aktivitas penambangan emas yang diduga ilegal di Kali Wami Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Papua Barat, melalui saluran telepon selulernya, Kamis (16/1/2020).
Filep lebih lanjut mengatakan, penyerobotan terhadap sejumlah potensi sumber daya alam di Tanah Papua akan berdampak pada kerusakan hutan dan menimbulkan konflik horisontal di daerah.
“Kasus Kaimana ini sama halnya dengan kasus yang ada di Tambrauw. Sebenarnya, Negara harus lebih jeli melihat persoalan ini. Jangan sampai, dengan persoalan itu dapat memberikan dampak sosial kemasyarakatan di Tanah Papua,” tegasnya.
Untuk itu, dia menduga, penyerobotan hasil tambang secara ilegal oleh warga Negara asing di Tanah Papua, lebih disebabkan karena lemahnya pengawasan dari aparat kita di lapangan.
Dijelaskan, kasus pencurian yang kemungkinan besar diduga melibatkan warga negara Asing merupakan tindakan melawan hukum yang telah merendahkan wibawa dan martabat Teritorial Negara.
“Kalau sampai seperti ini, maka aparat penagk hukum terkait perlu dipertanyakan, sejauhmana peran mereka dalam menjaga dan melindungi sumberdaya alam khususnya di Tanah Papua. Sejauh ini, menurut kami seolah-olah ada proses pembiaran dan patut diduga ada kerjasama yang juga terstruktur dan masif, sehingga adanya kebebasan pencurian oleh Warga Negara Asing,” sebutnya.
Dalam keterangannya, dia juga meminta kepada Kementrian terkait untuk segara mengambil langkah-langkah agar kasus-kasus seperti ini dapat diselesaikan.
Dikatakan, dirinya sebagai wakil Senator dari Tanah Papua akan berjuang sehingga persoalan ini dapat diadvokasi baik oleh Pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Dirinya sangat berharap pemerintah daerah, Kepolisian dan TNI secara berjenjang perlu peduli dan bertindak atas kasus-kasus pencurian oleh warga negara asing di Tanah Papua.
“Kasus Natuna itu merupakan kasus terbuka yang diketahui oleh semua pihak. Namun, kasus seperti ilegal mining dan ilegal loging di Tanah Papua, sangat tertutup dan sengaja dimainkan oleh pihak terkait untuk mencari keuntungan,” sebutnya.
Dia bahkan mendesak Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII Kasuari untuk segera membentuk tim khusus agar menindaklanjuti kasus ini.
“Tim investasi harus segara dibentuk oleh baik Polda Papua Barat maupun Kodam XVIII Kasuari untuk menindaklanjuti kasus ini. Ini tidak boleh main-main. Saya pun akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan hal ini,” ujarnya.
Meski demikian, Filep lebih lanjut mengatakan, jika memang potensi sumber daya alam itu memberikan dampak berarti bagi pembangunan, sebaiknya segera dilakukan investasi agar pengelolaan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat Papua dan keselamatan lingkungan di wilayah itu.(ANI-R1)
