Papua, Sawit, dan Ilusi Swasembada Energi
Oleh: Rahmiani Tiflen, S.Kep
Pendahuluan
Ketika Presiden RI menyampaikan harapannya agar Papua ditanami kelapa sawit, tebu, dan singkong demi mengejar swasembada energi, publik disuguhi narasi optimistis: Papua diharapkan tidak lagi bergantung pada impor BBM, daerah-daerah bisa lebih mandiri, dan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara (Kompas.com, 16/12/2025).
Secara konseptual, gagasan tersebut tampak sebagai visi besar pembangunan nasional. Namun, kebijakan publik sejatinya tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu berangkat dari cara pandang tertentu terhadap manusia, alam, dan tujuan pembangunan itu sendiri. Karena itu, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: dari paradigma apa gagasan ini lahir, dan ke arah mana ia akan membawa masyarakat Papua?
Papua dalam Cermin Pembangunan Modern
Sejak lama, Papua kerap hadir dalam wacana pembangunan sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam tetapi dianggap tertinggal. Ungkapan ini sekilas terdengar netral, namun sesungguhnya menyimpan persoalan cara pandang. Papua sering diposisikan sebagai ruang kosong yang menunggu untuk diolah, tanah luas yang siap ditanami, serta hutan lebat yang harus dimanfaatkan demi kepentingan pembangunan nasional.
Perspektif ini menempatkan alam dan masyarakat Papua lebih sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang menentukan arah hidupnya sendiri. Rencana penanaman sawit untuk bahan bakar dan tanaman energi seperti tebu serta singkong pada dasarnya masih berada dalam pola lama tersebut. Papua kembali dilihat sebagai lumbung, kali ini untuk kebutuhan energi. Perbedaannya hanya pada jenis komoditas, bukan pada paradigma pembangunannya.
Sawit dan Bioenergi: Janji yang Perlu Dikaji Secara Kritis
Dalam praktik pembangunan modern, energi diposisikan sebagai sektor strategis yang sangat terkait dengan kepentingan ekonomi dan industri. Karena itu, narasi swasembada energi kerap berjalan beriringan dengan ekspansi produksi dan pembukaan lahan berskala besar.
Kelapa sawit memang sering dipromosikan sebagai sumber energi terbarukan. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengembangan sawit tidak lepas dari persoalan deforestasi, konflik lahan, tekanan terhadap ekosistem, serta dampak sosial bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat. Bioenergi bukan semata persoalan teknis mengubah bahan nabati menjadi bahan bakar, tetapi juga menyangkut relasi kuasa: siapa yang menguasai lahan, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang menanggung risiko sosial serta ekologis.
Tidak sedikit proyek pengembangan komoditas energi yang pada akhirnya menempatkan masyarakat setempat hanya sebagai tenaga kerja di tanahnya sendiri, sementara keuntungan ekonomi lebih besar mengalir ke luar daerah. Dalam konteks ini, swasembada energi berpotensi dimaknai sebatas kecukupan bahan baku industri, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pembangunan Ekonomi dan Tantangan Keadilan Sosial
Persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam kerangka ini, alam sering direduksi menjadi aset produksi, hutan dipandang sebagai lahan yang belum optimal, dan masyarakat lokal dianggap harus menyesuaikan diri dengan agenda pembangunan yang telah dirancang dari pusat.
Ketika ukuran keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh capaian produksi dan angka pertumbuhan, dampak sosial dan ekologis kerap ditempatkan sebagai konsekuensi yang dianggap wajar. Pembangunan lalu tampak rasional secara ekonomi, tetapi menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.
Energi sebagai Amanah Publik
Dalam perspektif Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Negara memiliki peran sebagai pengelola dan pengurus urusan rakyat, bukan sekadar fasilitator kepentingan ekonomi. Energi, sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat, diposisikan sebagai hak publik yang pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama.
Islam tidak menolak kemajuan teknologi maupun pengembangan energi alternatif. Namun, setiap kebijakan harus tunduk pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia serta lingkungan. Jika suatu proyek energi berpotensi merusak hutan, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal, dan memicu ketimpangan sosial, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara serius, meskipun tampak menguntungkan secara ekonomi.
Papua dan Arah Pembangunan ke Depan
Persoalan utama Papua sejatinya bukan terletak pada kurangnya jenis tanaman atau rendahnya produktivitas lahan. Akar masalahnya berada pada cara pandang pembangunan yang masih menempatkan wilayah pinggiran sebagai penyokong kepentingan ekonomi nasional. Selama Papua diperlakukan terutama sebagai objek eksploitasi sumber daya, berbagai proyek—baik pertambangan, perkebunan, maupun energi—akan terus berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.
Islam menawarkan pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, alam sebagai amanah yang harus dijaga, dan negara sebagai pelindung kepentingan rakyat. Dalam kerangka ini, swasembada energi tidak dicapai dengan mengorbankan wilayah dan masyarakat tertentu, tetapi melalui pengelolaan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kehidupan generasi kini dan mendatang.
Papua tidak sekadar membutuhkan lebih banyak komoditas. Papua membutuhkan keadilan dalam arah dan paradigma pembangunan. Selama persoalan mendasarnya belum disentuh, perubahan istilah kebijakan tidak akan banyak mengubah realitas di lapangan.
Wallahu a’lam bish-shawab.
*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kaimana, Tinggal di Kaimana Papua Barat
