Di Kaimana, Banyak Pejabat yang Belum Kompeten
KAIMANA, KT- Bupati Kaimana, Matias Mairuma, saat menjawab pandangan fraksi-fraksi dewan di sidang paripurna penetapan dan pengesahan LKPD tahun aggaran 2019, Rabu (29/7/2020) di ruang sidang DPRD Kaimana, menegaskan, di Kaimana banyak pejabat yang belum berkompeten.
Hal itu ditegaskan Bupati Mairuma, terkait dengan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap realisasi belanja pegawai di tahun 2019 lalu, yang realisasi anggarannya hanya mencapai 90, 69 persen.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar sendiri menyoroti adanya realisasi belanja pegawai di tahun anggaran 2019 lalu, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 240 miliar lebih, hanya terealisasi sebesar Rp.218 miliar. Hal tersebut lebih disebabkan, karena adanya kekosongan jabatan, sehingga sejumlah dana tidak terpakai untuk pembayaran tunjangan dan kegiatan sejumlah pejabat di Kaimana.
Bupati Mairuma menegaskan, dalam masa periode kepemimpinannya, sejak tahun 2016 lalu, Pemkab Kaimana diberikan ijin oleh Mendagri dan mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk melaksanakan lelang jabatan.
“Lelang jabatan itu kita laksanakaan dengan uji kompetensi untuk jabatan eselon II. Karena itu, saat ini masih ada jabatan yang dengan status pelaksana tugas atau Plt. Olehnya, kita lakukan assesment test, namun terus terang, masih banyak yang belum kompeten. Kendala yang saya hadapi, seleksi itu bisa kita laksanakan secara terbuka, namun konsekuensinya adalah pejabat dari luar Kaimana akan masuk. Untuk itu, karena pertimbangan kita memberdayakan anak-anak negeri, olehnya jalan keluar itulah yang kita pakai,” tegasnya.
Orang Nomor Satu di Kaimana ini pun menegaskan, tidak hanya berhenti sampai di situ, pemerintah daerah pun mengusulkan adanya kursus atau pendidikan tambahan untuk masuk ke eselon II.
“Jadi intinya, penyerapan anggaran yang tidak mencapai target khusus untuk jabatan eselon II tersebut, lebih disebabkan karena itu,” tegasnya.
Beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan fraksi-fraksi dewan pun mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah, seperti belanja aset tanah milik Pemda Kaimana yang saat ini sedang dilakukan pendataan oleh Pertanahan, termasuk dengan pos belanja bantuan uang kepada masyarakat, juga berkaitan dengan peningkatan PAD di beberapa sektor penerimaan.(ANI-R1)
