Komisi C Kritisi Pembangunan Pemecah Ombak Krooy

0
Pengerjaan Pemecah Ombak di Krooy Kaimana

Pengerjaan Pemecah Ombak di Krooy Kaimana. | Foto: RIO-KT


KAIMANA, KT – DPRD Kabupaten Kaimana, kali ini mengkritisi pembangunan pemecah ombak di pantai Krooy Kaimana (depan gedung pertemuan). Karena pemecah ombak yang sudah menghabiskan anggaran sekitar kurang lebih Rp.2 Miliaran ini terkesan hanya dibuang begitu saja, tanpa diatur seperti beberapa pemecah ombak lainnya yang sudah dipasang di depan Polres Kaimana dan juga didepan talud Air Merah.

Ketua Komisi C DPRD Kaimana, Ridwan Ombaer ketika dikonfirmasi di depan gedung pertemuan Krooy Kaimana menilai bahwa, pengerjaan pemecah ombak di pantai Krooy ini ke luar dari RAB yang ada. Menurutnya, pemecah ombak ini harus diatur baik, sehingga bisa lebih panjang volumenya.

“Kalau yang kami lihat, pekerjaan ini dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh. Karena kita bandingkan dengan alokasi anggarannya yang sebesar dua miliaran ini, dengan pekerjaan yang sudah mau selesai ini, tidak masuk diakal sehat kita. Harusnya potongan-potongan beton ini di susun rapi sehingga tidak hanya menutup beberapa meter ini saja. Kalau mereka aturnya lebih baik, saya pikir tidak hanya panjang saat ini. Mungkin bisa lebih panjang lagi. Artinya kami juga harus memikirkan dari sisi efisiensinya anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ridwan, pekerjaan yang juga sudah diawasi oleh DPRD Kaimana ini, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi DPRD ketika pendalaman dan pembahasan APBD 2019. “Kalau kita pikir, dana yang dua miliaran untuk pembangunan pemecah ombak ini tidak sebanding dengan kondisi rill yang sekarang ini ada. Karena mereka hanya menumpuk, akhirnya pemecah ombak ini dia sudah jauh tingginya dari talud yang ada di pinggir pantai. Kami hanya memikirkan dari sisi efisiensinya saja,” ujarnya.

Ridwan juga mengatakan bahwa pengawasan dari dinas terkait masih sangat lemah, sehingga memberikan ruang kepada kontraktor untuk membangun sesuai dengan kemauannya. “Saya pikir pengawasan dari dinas terkait masih sangat lemah. Kalau memang pengawasannya ada, tentu tidak seperti ini kondisinya. Artinya, kalau kita mau bangun ya harus bangun dengan serius. Jangan sampai uang yang miliaran ini hanya untuk pemecah ombak yang tidak terlalu panjang. Hal ini juga akan menjadi perhatian kami pada saat pendalaman KUA PPAS 2019 mendatang. Kalau seperti ini caranya, berarti tahun depan juga pasti dianggarkan lagi. Padahalnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang juga harus diperhatikan, tidak hanya talud ini,” pungkasnya. (RIO-R2)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten Ini Terlindungi !!!
Please disable your adblock for read our content.
Segarkan