Cegah Pelanggaran, Kapolres Ajak KPU Dan Bawaslu Cek DPT
Kapolres Kaimana, AKBP. Robertus A. Pandiangan, SIK,MH. | Foto: KT
KAIMANA, KT – Dalam rangka mencegah tejadinya pelanggaran serta kerawanan pada Pemilu tahun 2019 yang akan datang, Kapolres Kaimana, AKBP. Robertus A. Pandiangan, SIK,MH mengajak penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaimana, untuk memastikan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, apakah sudah Fix atau belum sehingga tidak ada celah untuk dipersoalkan dikemudian hari.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Mari kita cek bersama, apakah sudah aman atau belum. Kalau pun sudah aman, kita antisipasi juga, karena di Kabupaten Kaimana ini ada pekerja, yang menurut informasi mereka ini bukan masyarakat atau penduduk Kaimana. Hal ini yang harus kita antisipasi, untuk kelancaran pada saat pencoblosan nantinya,” jelas Kapolres Kaimana dalam sambutannya saat rakor persiapan pengamanan Pemilu di Gedung Krooy, Rabu (12/12) kemarin.
Menurutnya, hal-hal seperti ini bisa menjadi rawan pada saat pencoblosan, kalau tidak diteliti dengan baik. Apalagi dimanfaatkan oleh oknum caleg yang sengaja menggunakan para pekerja yang bukan warga Kaimana ini. “Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ini pada saat pencoblosan akan pulang ke daerahnya masing-masing? Sehingga bisa memberikan hak pilihnya, atau bisa saja kalaupun mereka tidak pulang, kapasitas mereka sampai dimana. Karena yang pastinya, mereka ini bukan penduduk Kaimana yang tidak bisa memberikan hak pilihnya sesuai dengan KTP,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kaimana, Jhon Kiruwa saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya, Kamis (13/12) kemarin mengatakan, jika pihaknya sudah dua kali melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan ini.
“Kita sudah pernah naik langsung ke perusahaannya, untuk ajak mereka agar dibuatkan surat pindah domisili. Namun sebagian menolak dengan alasan karena mereka ini tenaga outsourcing yang kapan saja bisa diberhentikan. Dan kami juga sudah membicarakan hal ini dengan bagian personalia perusahaan tersebut, untuk segera mengurus administrasi kependudukan para pekerjanya. Namun sampi hari ini kami belum menerima data dari pihak perusahaan,” terangnya. (ARJ-R2)
