Dinilai Tidak Adil, Akhirnya Warga Egarwara Kaimana Tolak Program Rp.4 M
KAIMANA, KT- Sebagian warga Kampung Egarwara Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana, menolak dengan tegas program tersebut masuk ke kampungnya, di tahun anggaran 2023 ini.
Penolakan itu disampaikan bersama saat rapat bersama dengan seluruh warga RT 01 Kampung Egarwara, pada pekan lalu.
Perwakilan masyarakat Kampung Egarwara, Chandra Furima, saat mendatangi Redaksi Jumat (17/2/23), mengaku, jika dirinya mewakili masyarakat tersebut untuk menyampaikan press releasenya ke seluruh wartawan Kaimana.
“Alasan mendasar ponolakan tersebut yakni pertama bahwanya, saat pendataan untuk program rumah layak huni adalah sebanyak 32 unit rumah. Namun, pada saat realisasi anggaran untuk tahun ini hanya sebanyak 20 rumah saja. Rapat tersebut pun diputuskan untuk tidak menerima program tersebut di Kampung Egarwara,” tegasnya.
Menurut dia, penolakan ini pun beralasan karena setelah melakukan koordinasi dengan tim dari Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, disampaikan bahwa alasannya adalah anggaran yang akan dibtuuhkan untuk masing-masing rumah melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan.
“Mereka (tim Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman,red) mengaku, jika alokasi anggaran tersebut terlampau besar, karena biaya operasional yang tinggi, seperti bahan bangunan non local masyarakat, harga mobilisasi bahan, PPN dan sejumlah biaya lainnya. Sehingga jika dipaksakan untuk rehab sebanyak 32 unit rumah, maka kecil sekali dan tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Dia juga mengaku, jika setelah dipertanyakan hal itu, jawaban dari Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaimana, yang tidak mendapatkan bantuan akan direalisasikan tahun-tahun mendatang.
“Dalam rapat tersebut, masyarakat tidak merasakan keadilan. Yang masyarakat pertanyakan adalah, jika tahun ini tidak diberikan bantuan tersebut, lalu kapan mereka dapatkan bantuan serupa? Lalu, apakah Bupati ke depannya ini apakah masih berkuasa lagi, sehingga program ini bisa dilanjutkan? Jika bukan, maka bagaimana dengan keadilan bagi mereka yang tidak mendapatkan program rehab rumah rakyat tersebut?” tegasnya lagi.
Meski demikian, dirinya pun sudah bertemu dengan Bupati Kaimana, Freddy Thie, untuk menyampaikan hal itu.
“Kami sudah bertemu dengan Pak Bupati untuk menyampaikan hal ini. Namun, Pak Bupati hanya menyampaikan, jika masyarakat tidak mau terima, maka akan sangat merugikan mereka,” akunya.
Chandra dalam keterangannya pun mengaku, jika program rehab rumah ini dipaksakan di Kampung Egarwara, maka setiap pemilik rumah yang mendapatkan manfaat tersebut, tidak akan menyediakan bahan bangunan non local, termasuk mobilisasi bahan bangunan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan program tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh para orangtua kami yang ada di Kampung Egarwara, itulah yang kami sampaikan. Bahwa program ini hanya sekali saja dalam masa kepemimpinan ini, tidak setiap tahun. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan bantuan ini? Dimanakah letak keadilan itu?” ungkapnya.
Dia menyarankan, agar ada alokasi anggaran tambahan yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD, terkhusus untuk perkampungan yang jauh dari aksesbilitas, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati program rehab rumah rakyat ini, bukan hanya orang-orang tertentu saja.(FAD-R1)
