Pariwisata Kaimana, Kundrat : Bupati Tak Pernah Duduk Bicara dengan Pemilik Hak Ulayat!

KAIMANA, KT- Salah seorang tokoh masyarakat adat Suku Mairasi sekaligus pemilik kawasan pengembangan Pariwisata Teluk Triton Kaimana, Kundrat Wariensi, menegaskan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata di kawasan Teluk Triton dan sekitarnya.
“Kita pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di sana. Namun, setidaknya perlu dilihat bahwa kawasan Teluk Triton itu memiliki tuan di atas kawasan tersebut. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah melalui Bupati, belum duduk bersama di tikar adat bersama masyarakat adat pemilik ha katas kawasan itu,” tegas Kundrat dalam keterangan persnya, Sabtu (25/2/23).

Dia mengatakan, apa yang disampaikan oleh beberapa Fraksi di DPRD Kaimana, saat menyampaikan pandangan fraksinya, merupakan kritikan yang konstruktif dalam memajukan dunia pariwisata di Kaimana.
“Karena terus terang, jika tidak duduk memetakan setiap persoalan yang ada di kawasan itu, akan menimbulkan sebuah persoalan baru bagi masyarakat local di sana. Masyarakat, perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam mengelola kawasannya sendiri sebagai daya dorong pengembangan pariwisata Kaimana ke depan,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, dia juga mengusulkan agar, mulai saat ini pendampingan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait atau juga mitra terkait, dalam mengelola kawasan pariwisata tersebut.
“Artinya, pengembangan ini tidak hanya berhenti pada bagaimana mengeluarkan anggaran yang besar dari APBD untuk kepentingan pembangunan pariwisata di sana, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana memberdayakan masyarakat asli, pemilik hak ulayat di kawasan itu, agar mereka tidak hanya menjadi penonton atau obyek saja, tetapi mereka juga harus sebagai subyek dan pelaku dari pengelolaan pariwisata itu sendiri, bagaimana menyiapkan aksesbilitasnya, atraksi dan amenitiesnya,” jelas Kundrat.
Dalam keterangannya juga dia sangat berharap, agar anak-anak pemilik hak ulayat di kawasan pariwisata itu pun, dapat diberikan tempat yang layak dalam pemerintahan, terutama di instansi-instansi teknis terkait, agar dengan demikian, ke depannya dapat meminimalisir permasalahan di kemudian hari, sebagai bentuk dukungan yang sama untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten ini.
“Beri kami kesempatan,” tegas Kundrat mengakhiri keterangan persnya.(REN-R1)