Di Reses DPRD, Warga Soroti Soal Pengelolaan PDAM Kaimana
KAIMANA, KT- Pertemuan yang digelar Ketua Sementara DPRD Kaimana, Charlly Maipauw yang berlangsung di aula Rehobot Kaimana, Kamis (21/11/2019), sejumlah usulan disampaikan oleh warga Kelurahan Kota Kaimana. Salah satu usulan krusial yang mestinya menjadi perhatian bersama yakni persoalan pengelolaan air Kali Sukun oleh PDAM Kaimana.
Menurut warga, kehadiran PDAM Kaimana hingga saat ini belum optimal melayani air bersih di kawasan Kota Kaimana. Selain itu, pengawasan belum dilakukan secara optimal bagi fasilitas bak penampung air milik PDAM Kaimana, karena sering menjadi tempat mandinya anak-anak di kawasan itu.
Bahkan, dalam kesempatan itu, warga juga mempertanyakan soal sumber mata air Kali Sukun, yang debit airnya hingga saat ini semakin turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Terkait dengan hal itu, Charlly dalam kesempatan itu mengatakan, perusahaan tersebut saat ini belum masuk menjadi badan usaha milik daerah (BUMD). Bahkan status PDAM Kaimana ini, sebenarnya masih dibawah pemerintahan Kabupaten Fakfak, sehingga kondisinya seperti saat ini dirasakan.
“Untuk itu, hal ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk mengusulkan ke pemerintah daerah agar mengambil alih status PDAM itu dan harus berdiri sendiri, terlepas dari Dinas PUPR. Selama ini, PDAM Kaimana sangat bergantung pada alokasi anggaran yang disediakan di Dinas PUPR. Jika anggarannya sedikit, maka pengembangannya pun akan sangat terbatas. Dan hal itu tentu tidak sebanding dengan kebutuhan akan air bersih khusus di Kelurahan Kota Kaimana,” tegasnya.
Charlly dalam kesempatan itu juga mengakui, sulitnya pengelolaan air bersih di Kaimana bukan hanya terjadi di wilayah Keluraha Kota Kaimana saja, tetapi juga seluruh wilayah dalam Kota ini.
“Air bersih yang selama ini dikerjakan, masih tumpang tindih antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Lebih parahnya lagi, pengerjaan proyek air bersih yang dibayai melalui APBD Provinsi hingga saat ini, hanya pipanya saja tetapi angin yang jalan dan tidak ada airnya,” ujarnya lagi.
Selain itu, sejumlah infratsruktur seperti pembangunan jalan lingkungan pun diusulkan oleh warga. Bahkan, terkait dengan pengembangan sarana ibadah Masjid Kampung Seran pun masuk dalam usulan yang akan diboyong wakil dari PDI Perjuangan tersebut masuk dalam APBD tahun anggaran 2020 mendatang.(ANI-R1)
