2026, Pemda Siapkan 160 Bantuan UMKM bagi Pelaku Usaha OAP -

Pengunjung 5

KAIMANA, KT- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Kaimana menggelar sosialisasi bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Belia, Rabu (11/11/2026).

Sosialisasi ini ditujukan kepada para pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP) yang terpilih sebagai penerima bantuan modal usaha bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada penerima bantuan mengenai ketentuan penggunaan dana, pengelolaan modal usaha, serta kewajiban dalam mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima.

Staf Ahli Bupati Kaimana Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Blasius Kilmas, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa terdapat sekitar 160 pelaku UMKM yang terpilih sebagai penerima bantuan dari ratusan pemohon yang mengajukan permohonan.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan sebagai modal produktif untuk mengembangkan usaha, bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif pribadi.

Menurutnya, setiap penerima bantuan juga diwajibkan menandatangani pakta integritas dan berita acara sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab dalam menggunakan dana bantuan tersebut.

Blasius turut mengingatkan para penerima agar mampu mengelola keuangan secara disiplin, termasuk memisahkan keuangan usaha dari kebutuhan rumah tangga.

Ia juga mendorong para pelaku UMKM agar dapat menyisihkan keuntungan untuk ditabung dan digunakan kembali dalam mengembangkan usaha sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Kaimana, Baren Tumanat, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan pemahaman kepada penerima bantuan terkait ketentuan penggunaan dana dan kewajiban administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Ia meminta setiap penerima agar menyimpan seluruh nota dan bukti transaksi pembelanjaan yang dilakukan menggunakan dana bantuan.

Dokumen tersebut nantinya menjadi bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang wajib diserahkan kepada Dinas Perindagkop sebagai bukti penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya.

Baren menjelaskan, bantuan modal usaha tahun 2026 bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan secara khusus diperuntukkan bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Melalui program bantuan ini, pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.(VID-R1)