Partai PRIMA Akhirnya Resmi Mendaftar ke Kesbangpol Kaimana
Brian Andrias Waryensi, Ketua DPK Partai PRIMA saat menyerahkan dokumen ke pihak Kesbangpol Kaimana
KAIMANA, KT- Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Kaimana, akhirnya resmi mendaftarkan diri ke kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaimana, Rabu (29/12/2021).
Pendaftaran itu dilakukan untuk proses verifikasi partai politik sebagai sebagai salah satu calon peserta partai politik dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPK PRIMA Kaimana, Brian Andrias Waryensi dalam keterangan persnya, usai mendaftar, mengatakan pendaftaran ini sebagai salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh semua partai politik.
Dia juga mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kesbangpol pun sebagai ajang silahturahmi dengan pemerintah daerah agar komunikasi politik ini dapat dibangun secara baik dan adanya sinergitas antara pemerintah daerah partai politik dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat di daerah ini.
“PRIMA adalah Partai yang lahir dan dibentuk dari rakyat biasa sebagai alat perjuangan, yang diinisiasi oleh parah aktivis 98 dan juga kelompok buruh, tani, kaum perempuan, PKL, hingga kelompok-kelompok muda lainnya,” jelasnya.
Dengan kehadiran partai ini di Kaimana dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dikatakan, PRIMA sangat terbuka dengan siapa saja yang ingin bergabung di partai ini, baik masyarakat biasa, kaum buruh, petani, nelayan, serta organisasi-organisasi lainnya.
“Mari bersama PRIMA, bergabung bersama PRIMA Kaimana untuk melawan Oligarki. Karena bagi kami, Oligarki sudah merusak tatanan Demokrasi dan membajak hak-hak masyarakat. Untuk itu, PRIMA Kabupaten Kaimana optimis untuk merebut kembali hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat asli Kaimana,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, sebagai anak asli Papua, Waryensi juga menegaskan, kehadiran Partai PRIMA di Kaimana, bukan hanya sekedar untuk bertarung pada Pemilu 2024 mendatang, tetapi ingin mendorong ada perjuangan partai politik yang lebih, yakni membangun kecerdasan berpolitik, isu-isu lingkungan, sosial-ekonomi, kesetaraan gender dan juga hak-hak masyarakat adat.(ANI-R1)
