Tak Memiliki Kapasitas Menjawabm Sejumlah Pejabat Ditolak Massa Pendemo

0

KAIMANA, KT– Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Kaimana, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD ditolak oleh massa pendemo saat melakukan aksi demo damai penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Penolakan yang dilakukan oleh Orang Asli Papua yang mengatasnamakan Petisi rakyat Papua (PRP) ini, pernah terjadi juga saat mereka menolak Wakil Bupati Kaimana yang hendak mewakili Pemerintah Daerah saat hendak menemui para pendemo pada aksi demo damai yang dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua, 5 Juli 2022 lalu di Kantor Dewan Adat Kaimana.

Hal ini pun sama dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua, terhadap anggota DPRD Kaimana, Lucky Loupatty, saat mereka kembali menggelar aksi demo damai penolakan DOB di Kantor DPRD Kabupaten Kaimana, Kamis (14/7).

Di hadapan Lucky dan sejumlah anggota DPRD lainnya, mereka menyebutkan jika dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan ini.
Mereka menyebutkan, jika yang berhak menjawab adalah Ketua DPRD, Bupati Kaimana dan juga Tim DOB.

“Kamu tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan tentang DOB yang ada di Kabupaten Kaimana. Yang kami butuhkan adalah kehadiran Ketua DPRD dan Bupati Kaimana,” ujar salah seorang orator.

Mereka menginginkan kehadiran para pejabat daerah tersebut, karena dinilai pemekaran 4 kabupaten di Kaimana hanya untuk kepentingan Bupati Kaimana.

Meski menolak diterima oleh wakil rakyat di DPRD Kaimana, namun masa tetap menggelar orasi.

Dalam orasi tersebut, mereka juga mengancam pihaknya akan tetap turun ke jalan, jika para pemangku kepentingan yang mendeklarasikan pemekaran 4 kabupaten di Kabupaten Kaimana tidak dihadirkan.

Aksi demo damai yang dilakukan di depan Gedung Dewan tersebut pun meminta agar Anggota DPRD Kaimana, Lucky Loupatty memfasilitasi masa pendemo untuk mempertemukan masa dengan Ketua DPRD, Bupati Kaimana dan serta Tim DOB.

“Bapak punya tugas sebagai wakil rakyat, harusnya panggil masyarakat untuk duduk bicara soal DOB ini, bukan membuat keputusan secara diam-diam dan sepihak tanpa melibatkan masyarakat,” ungkap massa.

meski demikian, pelaksanaan aksi demo damai tersebut pun berjalan aman, hingga massa membubarkan diri di depan Gedung Dewan. (DAR-R1)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten Ini Terlindungi !!!
Please disable your adblock for read our content.
Segarkan