Bimtek Perikanan Sarat Kepentingan Politik
Anggota DPRD Kaimana, Rusli Ufnia. | Foto: KT
KAIMANA, KT- Selama beberapa hari terakhir, Kaimana digemparkan dengan aksi penolakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana, Gustaf Werfete, SE terhadap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh salah satu dari dua anggota DPR RI di Kabupaten Kaimana.
Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, kegiatan Bimtek tersebut berturut-turut dilaksanakan oleh anggota DPR RI, Robert Kardinal dan jelang sehari berikutnya kegiatan yang sama pun dilaksanakan oleh anggota DPR RI, Michael Wattimena.
Anggota DPRD Kaimana, Rusli Ufnia, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (22/2) kemarin di Gedung DPRD mengatakan, dirinya tidak mempersoalan aksi penolakan tersebut, karena itu bukan kewenangannya.
“Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa terus terang, kegiatan yang dilaksanakan itu yakni bimbingan teknis perikanan orientasinya politik semata. Artinya, mengapa baru sekarang Bimtek itu dilaksanakan, bukan tahun-tahun sebelumnya. Toh, kegiatan itu pun sama dengan peserta yang sama, yakni nelayan dan di satu wilayah yang sama, yakni Kabupaten Kaimana, mengapa tidak dilaksanakan serempak? Jadi seolah-olah jargon orang Papua ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Dalam keterangannya, dia juga mengatakan, terkait dengan kegiatan yang merupakan program juga dari Dirjen Perikanan, seharusnya datang juga Dirjennya, sehingga bisa dengan jelas apa yang disuarakan oleh orang Kaimana ini bisa didengar oleh mereka sebagai pengambil kebijakan.
“Stop sudah buat kegiatan di penghujung masa jabatan ini, karena bagaimana pun orang akan menilai bahwa itu sarat dengan kepentingan politik. Masyarakat pun ingin bukti nyata untuk pengembangan perikanan itu, bukan harus bimtek-bimtek segala,” ujarnya.
Disinggung soal seharusnya apa yang mesti diupayakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DPR RI, kata dia, yang mesti didorong yakni pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI).
“Itu yang mestinya didorong termasuk dengan pembangunan pabrik pengolahan limbah ikan di wilayah ini,” usulnya.(ANI-R1)
