Wow, Dana Kampung PB Mendekati Dana Otsus

KAIMANA, KT – Pemberian dana kampung sampai dengan saat ini di Provinsi Papua Barat, sudah sangat besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan dana Otsus, maka besaran dana kampung untuk Papua Barat, hampir mendekati dana Otsus yang ada di Papua Barat. Namun kenyataannya, pengelolaan dana kampung di masing-masing kabupaten/kota belum dilakukan dengan baik. Masih ada kampung-kampung yang menuai kontroversi pengelolaan dana kampung ini.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Musa Kamudi ketika dikonfirmasi di Kaimana Beach Hotel (KBH), Jumat (30/11) kemarin. “Kalau boleh dibilang, dana yang mengucur ke kampung ini sudah sangat besar. Apalagi di tahun 2019 nanti, dananya sudah mulai turun di kelurahan. Sehingga kalau kita lihat dana yang turun diu provinsi ini, dana sanagat besar, khusus untuk dana kampung. Hampir mendekati dana Otsus, kalau kita boleh bandingkan,” ungkapnya.

Menurutnya, sampai dengan saat ini, banyak kabupaten/kota yang berlomba-lomba untuk memekarkan kampung. “Memang selama ini ada kecenderungan begini, terkait dengan adanya sumber dana ini, akhirnya kabupaten kota berlomba untuk mau memekarkan kampung. Memang ada beberapa data yagn kami peroleh itu, ada kecenderungannya begitu. Mumpung dana sekarang ada ini, aturan lain kita kesampingkan dulu, supaya dana bisa turun. Dan itu ada,” ujarnya.

Musa juga mengatakan bahwa yang dikejar bukan pemekarannya, tetapi pembangunan yang dilakukan yang bersumber dari dana kampung. “Kalau soal pemekaran ini tidaklah mudah, karena ada syarat-syaratnya. Apalagi sekarang pemekeran kampung tidak langsung otonomi. Harus ada kampung persiapannya terlebih dahulu, termasuk dengan beberapa persyaratan penting lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, akan lebih afdol kalau pemerintah masing-masing kabupaten/kota dapat memaksimalkan pengawasan dan pengelolaan terhadap dana kampung tersebut. “Tapi semua itu kita juga harus melihat tujuannya yaitu; supaya bagaimana dengan adanya dana kampung ini, proses pembangunan lebih cepat maju,” katanya.

Oleh sebab itu, hal yang paling penting dilakukan saat ini adalah, bagaiman meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung, sehingga bisa lebih tepat sasaran. “Saya juga berharap agar pengawasan bisa lebih baik. Jadi tidak hanya pengawasan yang dilaukukan oleh POLRI dan jajarannya, tetapi kita juga harus terlibat aktif dalam pengawasan. Mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah distrik, semuanya harus  berjalan bersama-sama. Kepala distrik juga harus sering-sering turun kampung untuk mengawasi, jangan setiap hari tetap ada di kantor, karena dia harus dekat dengan masyarakat, dan itu adalah tanggung jawabnya dia, untuk memastikan bahwa dana kampung ini berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, tiga variable dari empat variable alokasi dana kampung yang membuat Papua Barat mendapatkan dana kampung yang besar adalah; luas wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. “Kalau variable yang satunya itu terkait dengan jumlah penduduk, tentu tidak masuk Papua Barat, dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di wilayah Tengah dan Barat Indonesia,” lanjutnya. (RIO-R2)