Rusli : ‘Program Akan Maksimal, Kalau Pengawasan Ketat’

KAIMANA, KT – Rusli Ufnia, mantan Ketua Komisi B DPRD Kaimana, mengatakan bahwa; sampai dengan saat ini dalam setiap tahun anggaran, beberapa diantaranya tidak maksimal dilaksanakan. Menurutnya, hal ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh internal masing-masing OPD dan juga DPRD tidak berjalan baik.

Hal ini diungkapkanya ketika dikonfirmasi di Kaimana, Minggu (2/11) kemarin. “Saya sendiri sepakat kalau ada yang katakan bahwa; jika pengawasan yang dilaksanakan tidak maksimal, maka setiap program dan kegiatan pasti tidak akan berjalan baik. Memang DRPD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, tetapi dimasing-masing OPD juga fungsi pengawasan ini melekat disana. Sehingga DPRD dan OPD jika pengawasannya berjalan baik, maka program kegiatan yang dilaksanakan pasti akan berhasil baik pula,” ungkapnya.

Menurutnya, sampai dengan saat ini ketika APBD Kaimana sudah mencapai Rp. 1 Triliun, namun dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, belum ada. Untuk itu, dirinya berharap agar mulai ditahun 2014 ini, harus ada komitmen untuk membenahi kekurangan, dan mempertajam program kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, arah pikiran kami adalah bagaimana supaya masyarakat kita di Kaimana ini semakin sejahtera. Bagaimana supaya program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2019 mendatang, adalah program kegiatan yang benar-benar pro rakyat. Karena ketika kami turun melakukan reses, ternyata masih banyak persoalan yang dialami oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat kita di Kaimana ini belum berjalan optimal,” ujarnya.

Untuk itu, Rusli juga mengatakan bahwa pada saat pendalaman KUA PPAS tahun anggaran 2019 ini, DPRD akan mendalami dengan lebih serius, dan bisa melakukan kajian atas dokumen tersebut. Sehinga ketika ada program kegiatan yang hampir setiap tahun ada, namun hasilnya tidak dirasakan oleh masyarakat, maka sebaiknya di delete atau di pending.

“Kajian itu tentunya bertujuan untuk mendalami, apakah program dan kegiatan tersebut pro rakyat atau tidak. Sehingga ketika ada program kegiatan yang hanya mengarah pada pembangunan fisik, maka pastinya akan kami pertimbangkan untuk di pending, dan kami tidak akan akomdir itu. Kecuali pembangunan fisik yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Rusli juga mengatakan, sudah belasan tahun Kabupaten Kaimana berdiri dan sejak tahun pertama hingga saat ini, pembangunan fisik untuk persiapan infrastruktur terus dilakukan dari tahun ke tahun. Sehingga menurutnya, ada baiknya mulai tahun 2019 ini, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, harus lebih memprioritaskan program kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bicara fasilitas ini saya pikir sudah cukup. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya masyarakat kita terutama yang ada di kampung ini, ekonomi mereka bisa ditingkatkan. Karena kita bicara soal pembangunan dalam artian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata. Tetapi bagaimana supaya bisa meningkatkan SDM di Kabupaten Kaimana. Sehingga yang akan kami lakukan pada saat pendalaman KUA PPAS 2019 ini adalah memangkas program kegiatan yang tidak terlalu urgent, dan akan mengakomodir program kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(RIO-R2)