Lewi Oruw : ‘Karena Kaimana Saya Nyaleg di DPR PB’

KAIMANA, KT – Ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kabupaten Kaimana, inilah salah satu alasan yang membuat Lewi Oruw mengambil keputusan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Provinsi Papua Barat. Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini harus butuh pengawasan yang ketat, sehingga dapat mengeliminasi persoalan tersebut ke depan.

“Saya terpanggil untuk melayani sesama kita, tanpa membedakan perbedaan yang ada. Saya bukan pergi tinggalkan Kaimana, akan tetapi pergi untuk kembali. Karena ada sejumlah persoalan yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di Kabupaten Kaimana. Karena saat ini APBD Kaimana bukan saja bersumber dari APBD Kaimana murni, akan tetapi ada juga yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sehingga jika kami bisa hadir di provinsi nantinya, secara otomatis kita sudah bisa tahu persoalan yang terjadi selama ini dan bisa kita suarakan di sana,” jelas Lewi Oruw salah satu anggota DPRD Kaimana, saat di temui Kabar Triton di Kantor DPRD Kaimana, Rabu (12/12) kemarin.

Menurutnya, ada beberapa OPD yang kewenangannya sudah dialihkan provinsi yang saat ini langsung ditangani oleh Pemerintah Provisni Papua Barat, yang secara tidak langsung dampaknya dirasakan oleh warga masyarakat, termasuk juga masyarakat di Kabupaten Kaimana.

“Saat ini perekonomian masyarakat yang bersumber dari pertanian, perkebunan serta perikanan. Sementara kita di Kaimana ini, yang menjadi sumber penghasilan masyarakat kita, hampir sebagian besar bergantung pada perikanan. Agar tidak merugikan masyarakat, kita harus buat kajian dengan pemerintah provinsi. Bukan saja perikanan, akan tetapi pertanian dan perkebunan juga saat ini sudah dibawah kendali provinsi. Hal ini justru menjadi tantangan tersendiri buat kami, untuk bagaimana masyarakat tidak terkena dampaknya,” ujarnya.

Lanjutnya, bukan saja persoalan pendapatan masyarakat, akan tetapi persoalan pendidikan pasca dibawah kendali pemerintah Provinsi Papua Barat, yang juga saat ini sudah menimbulkan beberapa persoalan yang terjadi di daerah-daerah.

“Semua sudah diserahkan ke provinsi. Jadi ini tanggung jawab moral bagi kami untuk mengawal. Karena berkaca pada persoalan yang menimpa guru-guru kita beberapa waktu lalu atas kebijakan sepihak dari pemerintah provinsi, sehingga membuat persoalan dibidang pendidikan yang terjadi di kabupaten ini, belum diselesaikan pada beberapa poin penting. Ini yang perlu kita selesaikan,” ujarnya. (ARJ-R2)