SAMISAKA di Arguni Bawah, Muskam akan Segera Digelar di 15 Kampung
KAIMANA, KT- Progres program SAMISAKA untuk wilayah Distrik Teluk Arguni Bawah, saat ini terus digenjot. Pasalnya, target pelaksanaan Musyawarah Kampung (muskam) akan segera digelar di Bulan Juni 2026 ini.
Koordinator Pendamping Kabupaten untuk wilayah Distrik Arguni Bawah, Welmina Lena Felubun dalam keterangannya kepada wartawan mengaku, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) berkaitan dengan pelaksanaan Program SAMISAKA di Distrik Arguni Bawah.
“Saat ini kita tengah melaksanakan Bimtek yang menghadirkan sebanyak 30 pendamping dari 15 kampung yang ada di wilayah Distrik Arguni Bawah. Kita berharap, dengan kegiatan Bimtek ini, kerja-kerja ke depannya dapat terarah dan fokus untuk bagaimana mulai melaksanakan Musyawarah Kampung,” tegasnya.
Dia mengaku, dari hasil bimtek tersebut, diketahui bahwa sebanyak 30 pendamping 15 kampung untuk program ini, menyatakan diri siap untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Juni tahun 2026 ini.
“Kami juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Distrik Arguni Bawah, yang hingga saat ini terus memberikan dukungan kepada kami dalam melaksanakan program ini. Kita targetkan, akhir Juni ini, seluruh kampung sudah melaksanakan Muskam dan hasilnya akan kami sampaikan ke Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Arguni Bawah, Alfons Surbay, dalam keterangannya kepada wartawan juga mengatakan, pihaknya tetap akan mengawal program ini karena program ini merupakan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.
“Sebagai Pemerintah Distrik, tentunya kita akan tetap melakukan pengawalan terhadap setiap progres yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping di wilayah kami,” ujarnya.
Meski demikian, dirinya juga tidak menampik, jika hingga saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk Kaimana secara umum, namun, baginya permasalahan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
“Dengan melihat kondisi saat ini, dimana pendamping belum melaksanakan jaring aspirasi, maka analisa saya sementara, mereka belum bisa dilepas turun sendiri, karena akan terjadi kontraversi di mana-mana. Olehnya, berkaitan dengan hal itu maka sudah barang tentu, Distrik harus back up,” tegasnya.
Dia juga mengaku, permasalahan tersebut lebih disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat dan kegiatan atau program ini masih baru bagi masyarakat, karena mereka melihat dengan kacamata masing-masing.
“Untuk itu, dengan adanya Bimtek dan selanjutnya dilakukan Musyawarah Kampung maka kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu dan harus mencari pola baru, agar masyarakat bisa paham. Paling tidak, nanti kita bersama Tim Pendamping juga akan berkolaborasi bersama dengan aparat kampung,” ujarnya.
Untuk itu, dia pun berharap agar ada dukungan ketersediaan dana bagi aparat Distrik dalam ikut mengawal suksesnya program ini.(ARI-R1)
