Realisasi APBD Kaimana Baru Capai 28,56 Persen
KAIMANA, KT– Realisasi pendapatan pada postur APBD Kaimana tahun 2026, baru mencapai 28,56 persen atau sekitar Rp. 302.478.885.389 dari total APBD Kaimana tahun ini sebesar Rp. 1.059.084.821.235.
Hal itu dijelaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Arsami, kepada wartawan, Rabu (10/6/26).
“Pendapatan kita memang baru mencapai jumlah sekian, dari total APBD kita tahun ini sebesar Rp. 1 triliun lebih. Dari sistim keuangan kita, memang lebih disebabkan karena belanja modal kita belum bergerak dari total Rp. 131 miliar lebih dan baru terealisasi sebesar Rp. 800 juta lebih. Begitu pula untuk belanja operasional kita baru mencapai Rp. 788 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp. 151 miliar lebih. Data ini per 5 Juni 2026,” jelasnya panjang lebar.
Dia lebih lanjut mengatakan, setiap item sumber pendapatan yang dicairkan, harus melalui mekanismenya, seperti untuk dana alokasi umum (DAU), setiap item sumber pendapatan itu harus dilaporkan terlebih dahulu, ada progresnya barulah dana dicairkan.
Dikatakan, untuk DAU sendiri, pencairannya dilaksanakan setiap bulan berjalan, khusus untuk operasional seperti belanja pegawai dan kegiatan lainnya yang bersumber dari DAU. Namun, kegiatan lainnya harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Hal yang sama juga terjadi di item pendapatan Dana Otsus, Dana Bagi Hasil Migas dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Seharusnya, setelah APBD ditetapkan, setiap OPD sudah bisa melaksanakan kegiatan. Dengan besarnya daya serap itulah, kita bisa ajukan pencairan tahap berikutnya,” tegasnya.
Dirinya juga berharap agar, setiap OPD segera mengusulkan sejumlah kegiatannya sehingga seluruh dana bisa dicairkan, karena perputaran ekonomi Kaimana, satu-satunya hanya bertumpuh pada realisasi APBD di setiap tahun anggaran.
Sementara itu, berkaitan dengan masih rendahnya daya serap APBD Kaimana di akhir semester pertama tahun 2026 ini, sejumlah pihak menilai jika pimpinan OPD belum mampu mengelola keuangan yang telah dialokasikan dari APBD.
“Kalau saya melihat, ini lebih disebabkan karena pergantian pimpinan OPD belum dilakukan oleh Bupati. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD, sehingga setiap program dan kegiatan belum dilaksanakan oleh masing-masing OPD,” tegas Ketua LP2TRI Kaimana, Oknis Tutuhatunewa, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Dia berharap, agar Bupati segera melakukan pelantikan eselon III dan IV, sehingga kegiatan bisa berjalan, yakni berkaitan dengan penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk setiap item kegiatan di setiap OPD, termasuk dengan panitia pelelangan barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan realisasi APBD tahun 2026 ini.(ARI-R1)
