Dampak Kekeringan, Produksi Pala Kaimana Diperkirakan Turun hingga 40 Persen
KAIMANA, KT– Kekeringan yang melanda Kabupaten Kaimana mulai memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian. Berdasarkan hasil penilaian sampel yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kaimana, produksi pala di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana diperkirakan mengalami penurunan antara 25 hingga 40 persen.
Kepala DKPP Kaimana, Alexander Furay, mengatakan hasil survei terkait dampak kekeringan telah rampung dan akan menjadi bahan pembahasan bersama kepala-kepala bidang untuk menentukan langkah penanganan.
“Untuk sementara kita pastikan ada penurunan produksi, terutama pala. Ada penurunan produksi dan penurunan luas areal karena kekeringan. Kemudian ada gagal panen, kerusakan tanaman dan penurunan produksi, terutama tanaman sayuran,” kata Alexander saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian terhadap sejumlah sampel, penurunan produksi pala diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 40 persen di seluruh wilayah Kaimana. Sementara untuk penurunan luas areal perkebunan pala, DKPP masih melakukan analisis lebih lanjut.
“Penurunan produksi pala, melalui penilaian sampel diperkirakan berkurang 25 sampai 40 persen di seluruh Kabupaten Kaimana. Sementara penurunan perluasan areal masih dianalisis,” jelasnya.
Tak hanya tanaman pala, kondisi kekeringan juga memberikan dampak lebih besar terhadap tanaman semusim seperti sayuran. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, penurunan produksi tanaman semusim telah mencapai lebih dari 50 persen.
Bahkan, menurut Alexander, potensi gagal panen pada tanaman semusim juga cukup tinggi apabila kondisi kekeringan terus berlangsung dan ketersediaan air tidak segera ditangani.
“Tanaman semusim lebih dari 50 persen, bahkan potensi gagal panen juga tinggi,” ujarnya.
Alexander mengatakan, persoalan utama yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan air. Karena itu, penyediaan sumber air menjadi salah satu solusi yang dinilai mendesak untuk dilakukan.
DKPP akan berupaya mendorong pembangunan titik-titik sumber air atau sumur bor di lokasi yang membutuhkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan petani, sumber air tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai persediaan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
“Kesimpulannya, penyebabnya air. Sehingga solusi yang kita coba angkat, di setiap titik kalau bisa ada pengairan atau sumur bor,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan titik-titik sumber air juga akan membantu petugas pemadam kebakaran mendapatkan pasokan air, sehingga tidak harus terus melakukan droping air ke lokasi tertentu.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, DKPP akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan kajian cepat terhadap sejumlah titik yang potensial dibangun sumur bor.
Selain berdampak terhadap produksi pertanian, Alexander mengingatkan bahwa kekeringan juga memiliki risiko lain terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama apabila pasokan bahan pangan lokal terus menurun.
Menurutnya, apabila produksi pertanian turun secara signifikan sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan dan berisiko mendorong inflasi yang tidak terkendali.
“Risiko lain dari kekeringan dapat memicu inflasi yang tidak terkendali,” tegasnya.
Di sisi lain, DKPP juga menyiapkan langkah penanganan bagi petani yang mengalami kerusakan tanaman pala akibat kekeringan.
Petani yang tanaman palanya kering atau mati akan didata sebagai dasar pengusulan bantuan bibit untuk program penanaman kembali pada tahun berikutnya.
Alexander mengatakan, masyarakat nantinya diminta datang ke kantor dengan membawa KTP, foto kondisi kebun, serta data jumlah pohon pala yang mengalami kerusakan.
“Sekarang mendaftar dulu. Nanti kita lihat rekomendasi programnya tahun depan. Dari situ kita bisa lihat berapa pohon yang harus diganti dan berapa luas areal yang berkurang,” jelasnya.
Menurutnya, penanaman kembali tidak bisa dilakukan secara terburu-buru di tengah kondisi kekeringan. Penanaman bibit pala sebaiknya dilakukan ketika memasuki musim hujan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.
DKPP juga berencana menyusun kalender tanam dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan musim. Langkah tersebut penting agar masyarakat dapat menentukan waktu tanam yang tepat dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.
Alexander menegaskan, kondisi kekeringan harus ditangani secara serius melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan tidak hanya menyangkut sektor pertanian, tetapi juga ketersediaan air, ketahanan pangan, hingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
“Kita harap ada koordinasi cepat lintas OPD, sehingga ada tindakan sekaligus antisipasi untuk hari-hari ke depan menghadapi kekeringan ini,” pungkasnya.(KHR-R1)
