Menilik Kemiskinan Papua Barat
Oleh: Akbar Sergio Abdul Gawang, S.Tr.Stat.*)
Kemiskinan masih menjadi isu paling “seksi” untuk dibahas. Kemiskinan seolah-olah menjadi momok yang terus menghantui kehidupan. Bukan hanya fenomenal, kemiskinan selalu menjadi masalah yang kontinyu dan harus dipercepat dalam penanggulannya. Dalam Sustainable Goals Development (SDGs), agenda yang dinomorsatukan adalah “Tanpa Kemiskinan” yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Artinya seluruh lapisan masyarakat wajib mendapat label “tidak miskin”, tentunya dengan kehidupan yang sejahtera. Pemerintah Indonesia dalam semua poin visi terbaru juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi sayang beribu sayang pandemi Covid 19 hadir menghambat penurunan kemiskinan yang selalu diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kebutuhan dasar sendiri terbagi menjadi kebutuhan makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Rumah tangga dianggap miskin atau tidak, apabila apabila rata-rata pengeluaran tidak melewati garis kemiskinan (GK). GK sendiri terdiri dari dari dua komponen yaitu GK Makanan (GKM) dan GK Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan GK sendiri dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
Kemiskinan Papua Barat
BPS kembali merilis angka kemiskinan untuk Provinsi Papua Barat. Persentase penduduk miskin Maret 2020 sebesar 21,37 persen angka tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan September 2019. Jika dilihat secara absolut jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2020 berjumlah 208,58 ribu meningkat sebanyak 990 jiwa jika dibandingkan pada September 2019. Apabila dilihat menurut klasifikasi wilayah, kemiskinan di Papua Barat terdapat perbedaan. Untuk wilayah perkotaan, persentase kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen atau menjadi 5,85 persen. Sebaliknya persentase dan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan. Secara persentase, kemiskinan di wilayah perdesaan Papua Barat turun sebesar 0,5 persen menjadi 32,7 persen.
Dalam melihat perubahan kemiskinan di Papua Barat tentunya harus memperhatikan garis kemiskinan. Selama periode September 2019 – Maret 2020 sendiri, GK mengalami kenaikan yang semula Rp 591.336,- per kapita per bulan menjadi Rp 610.888, – per kapita per bulan atau naik sekitar 3,31 persen. Jika dibedah lagi, garis kemiskinan makanan dan bukan makanan sama-sama mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
GKM di Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 1,01 persen dari 448.816 Rupiah/Kapita/Bulan menjadi 453.352 Rupiah/Kapita/Bulan pada Maret 2020. Sejalan dengan itu, GKBM mengalami perubahan dari 169.463 Rupiah/Kapita/Bulan menjadi 176.386 Rupiah/Kapita/Bulan atau sekitar 4,09 persen. Jika dibandingkan antara GKM dan GKBM, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih berkontribusi dibanding bukan makanan.
Pandemi serta Faktor Kemiskinan Papua Barat
Meskipun secara total jumlah penduduk miskin di Papua Barat mengalami penurunan, tetapi di daerah perkotaan mengalami sebaliknya. Kondisi ini pun bisa disebabkan daerah perkotaan mengalami imbas terlebih dahulu pada masa awal pandemi COVID-19 dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini dirasa wajar mengingat akses keluar masuk Papua Barat mayoritas melewati daerah perkotaan terlebih dahulu sehingga pemerintah di daerah perkotaan harus lebih tanggap mengenai kebijakan selama masa pandemi.
Kenaikan kemiskinan tersebut sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan. Jika dilihat dari data BPS, perekonomian Papua Barat pada kuartal pertama mengalami pertumbuhan sebesar -6,64 persen ketika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Terlebih lagi kontraksi tersebut dialami hampir di seluruh lapangan usaha. Kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha kontruksi sebesar 9,86 persen, industri pengolahan sebesar 8,67 persen, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,33 persen. Terlihat bahwa lapangan usaha tersebut mayoritas berada di daerah perkotaan.
Selain itu, inflasi juga menjadi penyebab naiknya kemiskinan di daerah perkotaan. Inflasi pada periode September 2019 – Maret 2020 cukup rendah yaitu sebesar 0,03 persen. Inflasi yang cukup rendah mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. Di sisi lain, karakteristik masyarakat perdesaan Papua Barat yang mayoritas berkecimpung di sektor pertanian sepertinya tidak terlalu terdampak akan kebijakan terkait COVID-19. Bisa dilihat pada Maret 2020, pertumbuhan sektor pertanian Papua Barat tumbuh sebesar 0,62 persen jika dibandingkan secara year to year. Artinya tidak ada tanda – tanda penurunan di sektor pertanian mengingat sektor tersebut merupakan penyokong perekonomian utama di daerah perdesaan.
Upaya Menekan Angka Kemiskinan
Di masa pandemi ini, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat terlebih dahulu. Mengingat bahwa potensi peningkatan angka kemiskinan di Papua Barat kemungkinan akan terjadi seiring dengan menurunnya perekonomian setelah dampak Covid-19. Bantuan rutin seperti program penerima keluarga harapan (PKH) terus dikawal oleh pemerintah.
Bantuan lain seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial yang bersumber dana desa, diskon tarif listrik, hingga bantuan sembako atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai “dana covid” diharapkan minimal untuk tidak terjerembat dari jurang kemiskinan. Tidak lupa juga pemerintah merencanakan adanya bantuan modal untuk UMKM agar bisa bertahan dan memutar kembali perekonomian Papua Barat. Diharapkan tidak ada tindakan yang menghambat penyaluran atau bahkan tindakan korup yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan hak yang seharunsya. Diharapkan juga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan pulih seperti sediakala.***
*) Penulis adalah Staf Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan
