Wabup Kaimana Buka Pelatihan Noken dan Panah, Tekankan Pelestarian Budaya
KAIMANA, KT – Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi membuka kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat Pembuatan Noken dan Panah yang merupakan bagian dari Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) Tahun Anggaran 2026, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Papua Kaimana tersebut diikuti masyarakat Kampung Wainaga selama tiga hari.
Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya lokal agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Wabup Isak mengatakan, noken dan panah bukan sekadar hasil kerajinan tangan, tetapi memiliki nilai budaya yang mencerminkan pengetahuan, kreativitas serta identitas masyarakat Papua.
Menurutnya, berbagai kearifan lokal merupakan aset penting yang harus terus dijaga di tengah perkembangan zaman.
Karena itu lanjut dia, masyarakat khususnya generasi muda, perlu diberikan ruang untuk mengenal dan mengembangkan kembali keterampilan tradisional tersebut.
“Jangan sampai karena perkembangan zaman, budaya kita hilang. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi,” tegas Isak.
Ia meminta para peserta mengikuti pelatihan selama tiga hari dengan serius sehingga ilmu dan keterampilan yang diperoleh nantinya dapat diteruskan kepada anak-anak dan generasi berikutnya.
Isak menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Program SAMISAKA yang menjadi program prioritas Bupati Kaimana Hasan Achmad dan Wakil Bupati Isak Waryensi.
Ia berharap SAMISAKA tidak hanya dipandang sebagai program bantuan, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengembangkan potensi kampung, termasuk sektor budaya, pertanian, pala, kelapa dan pisang.
“Ini investasi untuk generasi kita ke depan. Kita harus mulai dari sekarang dan memanfaatkan program ini dengan baik,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wabup mengajak seluruh peserta menjaga nama baik pemerintah daerah dan tidak terlibat dalam kelompok atau kegiatan yang dapat menghambat maupun merusak program pembangunan daerah.
“Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya.(KHR-R1)
