Digitalisasi Pembukuan Jadi Jalan UMKM Papua Barat Naik Kelas
KAIMANA, KT- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera meninggalkan metode pencatatan keuangan manual. Peralihan ke sistem pembukuan berbasis aplikasi dinilai krusial untuk memperbaiki tata kelola finansial sekaligus memacu UMKM agar mampu naik kelas.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Gaudia Gaudensia Hae, menegaskan bahwa digitalisasi pembukuan bukan sekadar tren migrasi media mencatat. Langkah ini merupakan fondasi dasar dalam menaikkan standar manajemen usaha kecil.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Hotel Grand Papua Kaimana, Rabu (16/7/2026).
Menurut Gaudia, pola pembukuan konvensional di atas kertas rentan terhadap kesalahan, minim akurasi, dan sering dipenuhi coretan. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip akuntansi yang menuntut kerapian, ketertiban, dan transparansi data.
“Kalau menggunakan aplikasi, otomatis kita mulai naik level dari pola lama yang masih manual. Dengan digitalisasi, pencatatan keuangan dipastikan jauh lebih tertib,” ujar Gaudia.
Ia meluruskan persepsi bahwa indikator UMKM “naik kelas” tidak melulu diukur dari lonjakan omzet atau membesarnya skala fisik usaha. Kemampuan pemilik usaha dalam merapikan administrasi internal justru menjadi pilar utama dalam fase transisi tersebut.
Tanpa administrasi yang rapi, pelaku usaha akan kedodoran dan kesulitan saat membutuhkan validasi data keuangan untuk keperluan ekspansi bisnis atau pengajuan modal.
“Naik kelas itu bukan cuma soal skala usaha, melainkan bagaimana mereka menerapkan tata kelola yang sehat. Jika pembukuannya saja belum tertib dan masih pakai cara lama, ini tentu menjadi rapor merah yang harus dibenahi,” cetusnya.
Gaudia menambahkan, pelatihan pencatatan keuangan digital ini merupakan program reguler Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat. Setelah sebelumnya menyasar beberapa daerah, tahun ini instansinya fokus melakukan pemerataan program ke wilayah yang belum tersentuh alokasi kegiatan.
“Saat ini cakupan kami ada di tujuh kabupaten. Kami berupaya agar stimulus program ini bisa terdistribusi secara adil dan merata di kabupaten-kabupaten lainnya,” urai Gaudia.
Beberapa wilayah seperti Manokwari dan Teluk Wondama telah lebih dahulu menerima manfaat program ini pada periode sebelumnya. Untuk tahun ini, giliran kabupaten lain yang menjadi prioritas pemprov.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tolok ukur kesuksesan agenda ini bukan terletak pada selesainya seremoni pelatihan. Tantangan sesungguhnya adalah konsistensi para pelaku UMKM untuk mengadopsi aplikasi tersebut dalam operasional harian pasca-acara.
Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat menekankan pentingnya skema pendampingan yang berkelanjutan.
“Edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat tidak boleh putus begitu saja setelah satu kali acara selesai. Harus ada tindak lanjut yang berjenjang melalui sistem pendampingan,” tegasnya.
Sinergi mutlak diperlukan. Gaudia menyebut proses pendampingan pascapelatihan ini menuntut kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, dinas terkait di tingkat kabupaten, hingga pemangku kepentingan lain yang peduli pada kemajuan UMKM lokal.
Ia berharap ilmu yang didapat dari pelatihan ini benar-benar dipraktikkan, bukan sekadar menjadi catatan yang usang setelah kegiatan ditutup.
“Harapannya, setelah pelatihan ini sistemnya tetap berjalan. Jadi bukan hanya datang meramaikan kegiatan hari ini, lalu besok kembali ke cara lama. Ini yang harus kita kawal dan dampingi bersama,” pungkasnya.(JRTC-R1)
