Warga Kampung Trikora Minta Pemda Mekarkan Distrik Kaimana Barat

KAIMANA, KT- Di tengah perhelatan Pilkada 2020, warga di Kampung Trikora Kaimana, meminta pemerintah daerah agar segera menyusun draft pemekaran Distrik Kaimana Barat.

Hal itu masing-masing disampaikan dua Ketua RT di wilayah Kampung Trikora, Bastian Imbir dan Nasar Ufnia, saat dimintai tanggapannya terkait dengan pemekaran kampung di wilayah Kampung Trikora.

“Kami tidak mau bicara soal pemekaran kampung, harus dilakukan pemekaran distrik. Wilayah Kampung Trikora ini sudah terlalu luas dan perlu dimekarkan dengan distrik,” tegas keduanya.

Meski demikian, mereka sepakat, jika pemekaran kampung di wilayah Kampung Trikora dan Kampung Coa, mesti juga bersamaan dengan usulan pemekaran distrik tersebut.

“Bayangkan saja, saat ini wilayah satu RT saja di Kampung Trikora, hingga ratusan rumah tangga. Bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan warga, sementara wilayah kita ini begitu luas dan cukup banyak warganya?” tegas Imbir.

Nasar Ufnia juga sangat berharap agar, pemekaran Kampung Trikora harus dibarengi dengan pemakaran distrik.

“Kalau itu tidak dilaksanakan, biarlah kami dengan kondisi seperti saat ini, yakni Kampung Trikora,” tegasnya.

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kaimana, Anwar Kamakaula, dalam keterangannya mengatakan, tujuan sebuah pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan.

“Kalau mau di lihat dari letak Kampung Trikora dan kampung-kampung lainnya yang masuk dalam wilayah Distrik Kaimana Barat seperti yang disampaikan, saya pikir masih bisa dilayani oleh pemerintah Distrik Kaimana saat ini. Bahkan, pelayanan juga bisa langsung diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi saya pikir belum saatnya,” tegasnya.

Dia mengatakan, sebaiknya ke depannya adalah memikirkan bagaimana memekarkan wilayah Distrik Teluk Arguni dan Yamor atau Teluk Etna yang sangat susah dijangkau.

“Kalau pemekaran di wilayah distrik yang terjauh, itu lebih elegan, karena bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat di sana. Paling tidak memiliki dampak yang berarti baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan,” tegasnya.(ANI-R1)