*Kedepankan Transparansi, Sarkol Minta Sekolah Buat Papan Pengelolaan Keuangan

KAIMANA, KT – Untuk menghindari persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah bermula dari pengelolaan keuangan sekolah, maka mulai tahun anggaran 2019 nanti, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana  melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Kaimana meminta kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kaimana, untuk menempelkan data pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Kaimana, Kosmas Sarkol, S.Pd mengatakan bahwa; selama ini pengelolaan keuangan sekolah tidak jarang menimbulkan persoalan. Menurutnya, selama ini sering juga pengelolaan keuangan sekolah tanpa melibatkan seluruh staf guru bahkan komite sekolah.

Oleh karena itu menurutnya, kebiasaan yang tidak biasa ini harus segera dihilangkan, sehingga dapat meminimalisir persoalan yang terjadi di sekolah yang bermula dari saling curiga terkait penggunaan dana sekolah. Hal ini diungkapkannya ketika dikonfirmasi Kabar Triton di ruang kerjanya belum lama ini.

“Selama ini memang ada juga laporan dari masyarakat yang mengatakan bawha; ada persoalan terjadi ketika penggunaan dana sekolah tidak transparan. Dan mereka mengatakan bahwa dengan persoalan tersebut, ada juga staf guru yang akhirnya tidak maksimal dalam melaksanakan tugas. Tapi kami sendiri juga mendapatkan laporan terkait dengan kecurigaan penggunaan dana sekolah,” ungkapnya.

Menurutnya, dari laporan demi laporan ini, akhirnya pihaknya telah mempertimbangkan untuk memotong dana BOSDA yang selama ini sudah berjalan kurang lebih 9 tahun. “Yang lebih banyak menimbulkan persoalan adalah dana BOSDA. Antara staf yang satu dengan yang lain, ada timbul kecurigaan. Dari sini persoalan-persoalan muncul. Karena ada ketidak transparansian pengelolaan dana sekolah. Kalau dana sekolah justru menciptakan konflik yang justru nantinya akan berdampak pada pelayanan pendidikan, maka ada baiknya dana BOSDA yang sudah ada ini kami hapus di tahun 2019 mendatang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, terkait dengan seluruh pengelolaan keuangan sekolah, Sarkol meminta kepada seluruh sekolah untuk wajib menempelkan penggunaan anggaran sekolah di depan sekolah. “Saya akan sampaikan hal ini kepada seluruh sekolah, terutama kepada kepala-kepala sekolah untuk menempelkan dana sekolah, mulai dari dana yang masuk, sampai pada pemafaatannya. Sehingga tidak ada saling curiga antara staf guru, antara pihak sekolah dengan komite sekolah, dan juga antara sekolah dengan orangtua siswa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kaimana, Erny Maya Epha, SH ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan bahwa, persoalan saling curiga antara satu dengan lainnya terkait dengan penggunaan dana sekolah ini, harus diminimalisir. “Kalau kami DPRD sepakat dengan apa yang dilakukan oleh dinas terkait, kalau memang tujuannya baik. Ketika kami turun ke lapangan juga tidak jarang masyarakat yang menyampaikan hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, harusnya dana untuk sekolah ini bisa menunjang optimalnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah tersebut. “Harusnya sekolah bersyukur kalau sudah dapatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Ini yang selama ini tidak terlalu dipikirkan oleh sekolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana mendorong BOSDA ini dengan tujuan agar pelayanan pendidikan di Kabupaten Kaimana bisa maksimal. Tetapi kalau justru mendatangkan masalah, maka sebaiknya dicarikan solusinya. Saya pikir, dengan menempelkan papan pengelolaan keuangan sekolah ini juga, merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya persoalan di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Erny juga mengatakan, sebaiknya niat dinas terkait untuk menghapus dana BOSDA ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak, termasuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kaimana. “Kalau untuk megnhapus dana BOSDA ini sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Karena dari dana BOSDA ini sekolah-sekolah sangat terbantu. Asalkan pengawasan harus diperketat. Sehingga menurut kami perlu dipikirkan kembali, untuk penghapusan dana BOSDA ini,” ungkapnya.(RIO-R2)