Membaca Papua Lewat “Pesta Babi” -

Pengunjung 36

(Saat Pembangunan Berbenturan dengan Ruang Hidup Rakyat)

Oleh: Rahmiani Tiflen, S.Kep

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale bukan sekadar laporan investigasi visual. Film ini hadir sebagai refleksi tajam tentang benturan antara ambisi pembangunan negara, ekspansi korporasi, keberlangsungan hidup masyarakat adat, dan pertarungan narasi politik yang terus memanas di Papua Selatan.

Kehadirannya segera memicu polarisasi di ruang publik nasional. Sebagian memandangnya sebagai suara kemanusiaan yang selama ini tersumbat dan jarang memperoleh ruang dalam arus utama media. Namun sebagian lain menilainya sebagai propaganda politik yang membangun sentimen negatif terhadap pemerintah dan agenda pembangunan nasional di Papua.

—

Ironi Keamanan dan Bayang-Bayang Militerisasi

Latar utama dokumenter ini berakar dari perubahan besar yang tengah berlangsung di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi—wilayah yang kini menjadi episentrum berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari food estate, perkebunan tebu, hingga proyek biodiesel sawit berskala masif. Pemerintah memproyeksikan kawasan ini sebagai lumbung pangan dan energi masa depan Indonesia.

Alih-alih menampilkan pembangunan sebagai simbol kemajuan yang sepenuhnya gemilang, kamera film ini justru menangkap retakan sosial, ekologis, dan kultural yang perlahan menghimpit masyarakat adat seperti Malind, Awyu, Muyu, dan Yei.

Dari realitas itulah film ini membangun tiga kritik utamanya: militerisasi pembangunan, model ekonomi ekstraktif, dan dominasi oligarki modern.

Salah satu sorotan paling kuat dalam film ini adalah bagaimana proyek-proyek besar berjalan beriringan dengan pengamanan ketat aparat keamanan. Kehadiran TNI dan Polri di sekitar kawasan proyek memunculkan tafsir problematik di tengah masyarakat adat.

Bagi warga yang menyaksikan hutan mereka dibuka dan tanah ulayat berubah menjadi kawasan industri, kehadiran aparat bersenjata menghadirkan tekanan psikologis tersendiri. Negara tampak hadir bukan pertama-tama sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penjaga stabilitas investasi. Situasi inilah yang kemudian melahirkan narasi “militerisasi pembangunan”.

Namun negara memiliki argumen berbeda. Pemerintah memandang pengamanan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kondisi keamanan Papua yang masih dibayangi konflik bersenjata, gerakan separatis, dan potensi konflik horizontal. Dalam logika negara, proyek strategis membutuhkan stabilitas agar pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.

Di titik inilah benturan persepsi terjadi. Masyarakat adat melihat aparat sebagai simbol perlindungan terhadap kepentingan korporasi, sedangkan negara melihat aparat sebagai instrumen penjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

—

Gugatan terhadap Pembangunan yang Sentralistik

Kritik kedua film ini sebenarnya bukan penolakan mutlak terhadap modernisasi, melainkan gugatan terhadap model pembangunan yang dianggap ekstraktif, sentralistik, dan minim partisipasi masyarakat lokal.

Hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan, ruang spiritual, tempat berburu, sekaligus identitas budaya masyarakat Papua perlahan berubah menjadi kawasan industri pangan dan energi berskala besar. Sagu—yang selama ini menjadi basis pangan tradisional—mulai terancam tergeser oleh logika produksi massal dan industrialisasi.

Film ini kemudian melempar sebuah pertanyaan mendasar: “Pembangunan ini sebenarnya ditujukan untuk siapa?”

Pertanyaan tersebut lahir dari kontradiksi yang tampak di lapangan. Ketika investasi besar masuk dan proyek nasional diperluas, masyarakat adat justru merasa semakin kehilangan akses atas tanah leluhur mereka sendiri. Mereka perlahan bergeser dari subjek pembangunan menjadi penonton di atas tanah warisan nenek moyang mereka.

Dalam perspektif film, pembangunan modern tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Ketika masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang kuat, pembangunan dapat berubah menjadi instrumen peminggiran yang berlangsung secara sistematis.

Di sisi lain, kelompok pro-pembangunan memandang PSN sebagai langkah strategis negara untuk mempercepat pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mengintegrasikan Papua ke dalam sistem ekonomi nasional. Pemerintah juga menilai proyek pangan dan energi penting untuk mendukung ketahanan nasional di masa depan.

Karena itu, kritik total terhadap PSN dianggap terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi Papua.

—

“Pesta Babi” dan Kolonialisme Gaya Baru

Kritik paling ideologis dalam dokumenter ini tercermin melalui judulnya sendiri: Pesta Babi.

Dalam tradisi masyarakat Papua, pesta babi merupakan simbol sakral tentang kebersamaan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap relasi antarmanusia. Namun film ini membalik makna simbolik tersebut menjadi satire yang getir.

“Pesta” sesungguhnya, dalam perspektif film, kini dinikmati oleh elite politik, korporasi besar, dan oligarki pemilik modal yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam Papua.

Sementara itu, masyarakat adat justru berada di posisi paling rentan: kehilangan ruang hidup, kehilangan hutan, kehilangan sumber pangan, dan perlahan terdorong menjadi buruh murah di tanah ulayat mereka sendiri.

Narasi ini sangat dekat dengan kritik terhadap kapitalisme ekstraktif global, yaitu kondisi tatkala wilayah kaya sumber daya justru melahirkan ketimpangan struktural bagi masyarakat lokalnya. Kekayaan alam mengalir keluar daerah, sedangkan dampak ekologis dan sosial tetap tinggal bersama warga.

Dalam konteks ini, istilah “kolonialisme di zaman kita” digunakan bukan untuk menggambarkan penjajahan klasik melalui invasi militer, melainkan bentuk penguasaan modern melalui kontrol atas tanah, legalitas konsesi, dominasi modal, serta penguasaan pangan dan energi.

Kolonialisme modern hadir dengan wajah yang lebih halus, tetapi tetap menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang nyata.

Tentu saja, pihak yang berseberangan dengan film ini menilai narasi tersebut terlalu emosional dan simplistis. Mereka berpendapat bahwa investasi besar justru membuka peluang ekonomi baru, mempercepat pembangunan daerah terpencil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Bagi mereka, tuduhan “kolonialisme baru” hanyalah framing politik yang mendiskreditkan niat negara membangun Papua.

—

Ujian Demokrasi dan Pertarungan Narasi

Polemik film ini kemudian meluas ke ruang publik nasional. Sejumlah acara nonton bareng dan diskusi di kampus maupun komunitas sempat mengalami pembubaran karena dianggap memuat narasi provokatif.

Namun respons menarik datang dari Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film tersebut. Dia menilai kritik adalah bagian dari demokrasi dan seharusnya dijawab melalui diskusi terbuka, riset tandingan, atau karya tandingan—bukan melalui pembungkaman.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertarungan hari ini tidak lagi berlangsung hanya di arena politik formal, tetapi juga di ruang budaya, media, dokumenter, dan opini publik digital.

Pada akhirnya, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memang tidak dibuat untuk menjadi tontonan yang nyaman. Film ini adalah panggilan moral yang berusaha mengguncang kesadaran publik agar melihat Papua bukan sekadar dari angka investasi, statistik pertumbuhan ekonomi, atau laporan pembangunan semata.

Film tersebut mengingatkan bahwa di balik grafik pertumbuhan dan proyek-proyek raksasa, terdapat manusia-manusia yang sedang mempertahankan ruang hidup, identitas budaya, dan hak atas tanah leluhur mereka sendiri.

Sebab pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah Papua sedang dibangun atau tidak, melainkan: “Siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan itu, dan siapa yang harus membayar harga paling mahal untuk mewujudkannya?”

Penulis adalah Aktivis Muslimah Tinggal di Kaimana